Fasilitas Kesehatan Terintegrasi Smart City, Diyakini Tunjang Pelayanan Kesehatan
PATI. Membuka Lokakarya Manajemen di Rumah Sakit KSH Pati, Sabtu (26/1), Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono meminta fasilitas kesehatan seperti halnya rumah sakit (RS) menjadi prioritas agar bisa dijangkau mayarakat dimanapun berada. diharapkan saling berlomba-lomba untuk menyajikan pelayanan kesehatan yang terbaik, sehingga masyarakat semakin percaya dan tidak mengesampingkan pelayanan kesehatan lokal.
Sekda mengatakan, masyarakat bebas menentukan pilihan berkaitan fasilitas kesehatan rumah sakit yang menyajikan pelayanan baik. Bahkan kemajuan teknologi sekarang ini mendorong masyarakat mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri, karena kecepatan pelayanan, kualitas fasilitas yang ada disana.
“Semoga rumah sakit di Indonesia bisa seperti itu, sehingga masyarakat kita tidak berobat keluar negeri yang kualitasnya juga sama dengan di Indonesia, harapnya dihadapan Kepala Dinas Kesehatan Pati, Danramil, Kapolsek Margorejo dan para direktur rumah sakit di Kabupaten Pati.
Pada Lokakarya yang bertema “Mengedepankan peran super team dengan teknologi digital kekinian melalui jejaring pelayanan berkualitas hulu hilir RS Bintang lima” Sekda menjelaskan bahwa di bidang kesehatan, Pati sudah memiliki penguatan untuk layanan yang terintegrasi dengan sistem.
“Untuk menunjang pelayanan berkualitas, Pemkab Pati telah mengupayakan penguatan dengan cara mendorong semua fasilitas kesehatan untuk mengikuti akreditasi baik rumah sakit maupun puskesmas,” imbuh Suharyono.
Pihaknya juga bersyukur, karena pada tahun 2019 ini, sudah ada 29 puskesmas dan 8 rumah sakit yang telah terakreditasi, meski untuk Rumah Sakit Kayen masih dalam proses akreditasi. Untuk itu ia mendorong agar pelayanan puskesmas dan rumah sakit yang saat ini terintegrasi dengan smart city (kota pintar) diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Dengan terpilihnya Pati menjadi salah satu penerima bantuan program 100 kabupaten kota Smart City dari pemerintah pusat, diharapkan bisa menunjang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan baik. Ditambah lagi dengan kebijakan 50% pajak rokok bisa digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan 70% dari jumlah itu digunakan untuk JKN KIS,” ujar Sekda Pati.
Kondisi demikian diharapkan Sekda bisa memberikan kesejahteraan kesehatan kepada masyarakat. “Meski saat ini untuk Kabupaten Pati baru 91 ribu masyarakat kurang mampu yang terjamin dalam JKN KIS dan dibayarkan pemerintah,” pungkasnya.
