Pati – Setelah menjalani prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji dihadapan Bupati, kepala desa harus bisa berjiwa negarawan serta menjadi contoh bagi masyarakatnya. Karena jabatannya pula, kepala desa harus mulai merangkul kembali semua masyarakatnya, baik yang dulu mendukung maupun yang berseberangan.
Hal tersebut diungkapkan Firman Soebagyo, anggota Komisi II DPR RI H Firman Soebagyo S.E., M.H. yang turut hadir menyaksikan pelantikan 61 kades pada Sabtu (16/3/2019).
Usai menjalani pelantikan dan mengucapkan sumpah janji dihadapan Bupati Pati Haryanto, kades terpilih pada pilkades serentak lalu telah resmi menjadi kades definitif. Mereka pun harus mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, dan lebih dari itu kades harus berjiwa negarawan.
“Kepala desa merupakan tokoh panutan, hendaknya bisa mengayomi semua pihak tanpa membeda-bedakan warganya saat pemilihan kepala desa lalu. Kepala desa harus bisa menjadi pemimpin yang negarawan. Artinya tidak boleh kemudian mengotak-ngotakan kalau ini pendukung saya, ini bukan pendukung saya. Kemudian mereka juga kalau pendukungnya diberi kemudahan, kalau bukan pendukungnya dipersulit ini juga tidak boleh harus berjiwa negarawan,” katanya.
Firman Soebagyo berharap, kepala desa yang baru terpilih untuk kali pertama bisa melanjutkan terhadap tugas-tugas pokok kades sebelumnya yang sudah baik, serta memperbaiki berbagai kekurangan yang ada dan mau belajar dalam hal mengelola pemerintahan dengan betul-betul patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
“Khususnya bagi kepala desa dari kalangan pengusaha biasanya ini beda. Mengelola sebuah perusahaan dengan mengelola pemerintah desa itu sangat berbeda, karena kalau perusahaan itu tergantung dari pemiliknya tapi kalau mengelola pemerintahan desa walaupun di tingkat desa itu harus taat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan ini yang harus dijalankan,” kata Firman mengingatkan.
Politisi yang juga ketua IKKP ini mengiatkan supaya kades selalu berhati-hati dalam tata kelola pemerintahan di desa.
“Dana yang dikucurkan pemerintah melalui dana desa tetap harus dioptimalkan untuk pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan desa dengan baik. Sehingga prinsip pemerintahan sekarang membangun Indonesia dari desa itu yang sangat fundamental dapat terwujud. Karena kekuatan negara ada di desa-desa bukan kota, dan kepala desa merupakan aparatur yang paling bawah dan dekat rakyat dengan berbagai latar belakang,” pungkasnya.
Reporter: Arton
Editor: Revan Zaen
