Masih Membuka Celah Pengedar Miras, Perda 22 Tahun 2002 Dibahas Kembali dalam Public Hearing DPRD

  • Whatsapp

WARTAPHOTO.net.PATI  – Selama ini Kabupaten Pati memiliki Perda Nomor 22 tahun 2002 untuk mengatur tentang peredaran minuman keras. Tapi dalam pelaksanaannya, masih banyak oknum masyarakat yang memanfaatkan celah kelemahan perda itu, untuk berjualan minuman keras yang menyalahi ketentuan.

Oleh karenanya, Komisi A DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat dengan pendapat (public hearing) rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif minuman beralkohol. Dari agenda publik hearing inidiharapkan mendapatkan masukan agar dalam penyusunan draft regulasi itu bisa mengakomodir kepentingan dan harapan masyarakat.

“Sehingga kita mengubah perda ini dengan harapan peredaran minuman beralkohol itu terkendali. Ada pembatasan-pembatasan terkait tempat dan usia. Aturan itu sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden dan Permendagri terkait minuman beralkohol. Sedangkan penggolongan kita tidak bisa mengatur sendiri karena sudah diatur Peraturan Menteri Perdagangan,” kata Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo,  Senin (23/12/19).

Rancangan/draf perda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang tengah dibahas ini, menurut politikus PKB Bambang Susilo memang ada larangan dan sanksinya seperti halnya membuat minuman beralkohol dengan cara mengoplos.

 

Hanya saja, kata Bambang Susilo sanksi enam bulan kurungan dari hasil diskusi dengan Satpol PP justru akan ribet karena akan melibatkan penyidik Polri.

Termasuk juga karena didalamnya juga melibatkan penyidik polri dengan sanksi ketika sampai ke Pengadilan putusannya paling lima ratus ribu rupiah

Bila nanti pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang minuman beralkohol,

Disebutkannya pula jika raperda yang kini dibahas ini nantinya juga akan disesuaikan dengan UU tentang miras dari pemerintah pusat.

Reporter:Arton

Editor: Revan Zaen

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *