Ratusan Minimarket Belum Perbarui Perizinan, Jarak dengan Pasar Tradisional Juga Disoal

  • Whatsapp

WARTAPHOTO.net.PATI – Komisi B DPRD Pati dengan sejumlah instansi dan pemilik minimarket berjejaring menggelar rapat di Ruang Badan Anggaran DPRD, Kamis (25/06). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan dalam inspeksi mendadak (sidak) Komisi B DPRD Pati di Kecamatan Pucakwangi. Mereka menemukan keberadaan swalayan ritel berjejaring yang dinilai tidak memenuhi Perda.

Dalam rapat tersebut hadir pula perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Hukum Setda, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Selain belum melakukan pembaruan perizinan, minimarket tersebut juga dianggap tidak memenuhi ketentuan jarak minimal dengan pasar rakyat (pasar tradisional) yang diatur dalam Perda. Pasal 9 Perda tersebut menyebutkan, jarak minimarket berjejaring dengan pasar rakyat minimal 500 meter.

Dari total 138 minimarket berjejaring di Kabupaten Pati, sebanyak 119 di antaranya belum melakukan pembaruan izin melalui Online Single Submission (OSS). Padahal, jika menilik Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, toko swalayan diharuskan mengajukan pembaruan izin melalui OSS paling lambat enam bulan setelah Perda tersebut ditetapkan pada 14 Juni 2019.

“Sampai saat ini ada 138 toko swalayan berjejaring di Pati. Yang sudah memperbarui izin sesuai Perda dan sesuai sistem OSS Online Single Submission baru 19. Terdiri atas 12 Indomaret dan 7 Alfamart. Kemudian satu lagi masih kami verifikasi,” ungkap Kepala DPMPTSP Pati Sugiyono

Lebih lanjut Sugiyono mengharapkan seluruh toko swalayan bisa segera melakukan pendafaran ulang melalui OSS. Pendaftaran via OSS akan menghasilkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Sedangkan terkait sosialisasi, Sugiyono mengaku telah menyosialisasikan ketentuan itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan manajemen pusat yang menaungi minimarket berjejaring di Pati

“Jadi semestinya ketentuan mengenai pembaruan izin ini sudah sampai ke semua pemilik toko ritel modern,” katanya dalam forum tersebut.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menuturkan, pihaknya bersama pemerintah eksekutif akan mengupayakan win win solution terkait persoalan ini.

“Selanjutnya permasalahan ini akan kami bicarakan dengan bupati. Kami akan cari jalan keluar terbaik yang tidak melanggar aturan. Sebab, baik pemilik toko modern maupun pedagang pasar tradisional, semuanya adalah bagian dari rakyat. Mereka sama-sama punya tanggungan keluarga,” ujar dia.

Sementara itu, dalam forum tersebut juga terungkap bahwa minimarket di Pucakwangi sudah beroperasi sebelum Perda ditetapkan. Diterangkan pula, minimarket yang sudah beroperasi sebelum Perda ditetapkan, izinnya tetap berlaku, hanya saja diharuskan melakukan pembaruan izin melalui OSS.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *