WARTAPHOTO.net, JUWANA – Dalam situasi pandemi covid-19 ini, memang mengharuskan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk sementara waktu dilakukan secara online. Namun, belajar dengan metode jarah jauh tersebut belum sepenuhnya efektif dan menjangkau semua kalangan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muh Zen mengatakan, dalam situasi ini dunia pendidikan tetap komitmen dari apa yang diharapkan oleh pemerintah mengenai kewaspadaan di tengah pandemi. Namun, dirinya meminta jika dalam KBM harus ada jaminan bahwa anak wajib mendapatkan pelayanan yang baik.
“Soal cara, saya kira ada konsep kombinasi antara luring (offline) dengan daring (online). Tidak mungkin daring terus. Soal tatap muka, selama masih menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dengan model shift dan dibatasi peserta didiknya, saya kira tidak ada masalah. Saran saya dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu,” jelas Muh Zen saat monitoring di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fattah, Desa Dukutalit, Kecamatan Juwana, (24/7/2020).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut jika anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak mempunyai telpon pintar (smartphone) atau laptop sebagai penunjang KBM online, maka lebih baik siswa tersebut diberikan hak belajar secara tatap muka.
“Kan kasihan, mereka kalau nggak difasilitasi datang ke sekolah tatap muka, hak mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari mana? Makanya saya berharap, misal di sekolah hanya 10 orang di kelas. Toh waktunya nggak lama, hanya dua jam misalnya,” jelas Muh Zen yang juga selaku ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI), Jateng ini.
“Jadi sekali lagi, harus ada ruang bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat, agar mereka bisa mengikuti KBM. Tidak ketinggalan dengan teman-teman yang bisa mengikuti proses KBM dengan daring atau virtual,” tandas politisi asal Jakenan, Pati ini.
Sementara itu, Irham Shodiq selaku ketua tim pengembangan karakter dan budaya Madrasah mengatakan, konsep pembelajaran secara daring memang membutuhkan biaya operasional yang tinggi bagi wali murid. Oleh karena itu, dirinya menilai jika harus ada modifikasi pembelajaran.
“Ada beberapa yang menharuskan kita tatap muka dengan protokol kesehatan. Toh pada kenyataannya di lapangan, ketika tidak terjadi tatap muka itu mereka juga banyak yang bergerombol atau bahkan melakukan kegiatan yang tidak semestinya dilakukan oleh mereka. Itu tidak bisa dipantau oleh guru. Padahal dalam dunia pendidikan, disamping transfer keilmuan juga transfer karakter, ini tidak mungkin melalalui daring,” jelas Irham.
Dengan itu, Irham meminta agar pemerintah mengawal bagaimana upaya pembelajaran tatap muka dengan protokol yang ketat.
“Selama ini, tatap muka yang sudah kami lakukan itu menggunakan shift. Dalam satu pertemuan ada lima atau tujuh siswa. kemudian ada juga wali murid yang minta kita datang ke rumah masing-masing,” lanjut dia.
Irham juga meminta agar pemerintah segera memberikan regulasi yang jelas terkait cara pembelajaran tatap muka.
“Alangkah baiknya ada regulasi yang jelas, bahwa ini bisa dilakukan dengan syarat tertentu. Dan harus ada tim pemantauan situasi. Misalnya cukup di desa. Kalau anak SD, lingkupnya ya desa. Kalau desa itu zona hijau ya harusnya bisa tatap muka, tentu dengan protokol ketat. Kalau desa ada yang pisitif (Covid-19), pembelajaran bisa diberhentikan sementara, misal 14 hari. Saya kira itu bisa disikapi karena dunia pendidikan saya kira lebih siap new normal dari pada lainnya,” tandas dia.
Reporter : Putra
Editor : Revan Zaen
