WARTAPHOTO.net. PATI – Forum Komunikasi Kepala Madrasah se-Kabupaten Pati adakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertempat di Ruang Banggar, Selasa (8/9/2020). Pada dasarnya, mereka meminta agar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) segera dicairkan. Pasalnya, sampai sejauh ini dana tersebut belum juga turun.
Koordinator Forum Komunikasi Kepala Madrasah se-Kabupaten Pati, Suci Wasono, mengatakan bahwa pada dasarnya mereka meminta kepastian tentang BOSDa APBD. Sebab, seharusnya dana itu cair antara bulan Agustus akhir sampai awal September, 2020 ini. Selain itu pihaknya juga meminta agar BOSDa 2021 mendatang tidak mengalami pemotongan.
“Ada kabar juga yang belum jelas, pada tahun 2021 itu ada pemotongan anggaran. Sehingga kami perjuangkan supaya anggaran itu tetap 100 persen turun ke madrasah,” jelas dia kepada Wartawan usai melakukan audiensi.
Dengan audiensi yang dilakukan, lanjut Suci, pihaknya optimis jika DPRD akan memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan mereka.
“Dari perjuangan anggota dewan khususnya dari ketuanya kita optimis,” kata dia.
Sementara terkait BOS Afirmasi, Suci yang juga seorang kepala Madrasah Misbahul Falah, Desa Klayusiwalan, Kecamatan Batangan, mengaku jika sejauh ini Madrasah juga belum mendapatkan. Namun, untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sudah tercover secara merata.
Sementara itu Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangakan hak madrasah.
“Pertama pada forum itu menanyakan kapan pencairan BOSDa yang 40 persen setelah refocusing. Karena itu yang swasta tidak masuk pembahasan APBD , tapi yang negeri masuk APBD, tentunya dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan. Karena APBD Perubahan sudah dievaluasi Gubernur,” kata dia.
Terkait pemotongan anggaran pada 2021, DPRD akan turut memperjuangkan, namun akan melihat keuangan daerah terlebih dahulu.
“Teman-teman ini minta agar 2021 tidak dipotong, seperti aslinya 100 persen seperti 2019. Hal ini DPRD tentunya melihat kemampuan keuangan daerah. Apa yang disampaikan teman-teman akan kami perjuangkan. Karena itu menjadi urusan wajib yaitu urusan pendidikan,” tambah Ali Badrudin.
Ali Badrudin juga menjelaskan jika pendapatan daerah saat ini menurun. Termasuk, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Bagi Hasil (DBH).
“Hal ini tentunya nanti menjadi pertimbangan kita. Apakah nanti bisa kami pertahankan 100 persen atau nanti ada pengurangan. Saat ini ketika menganggarkan 2021, kita berdasarkan Permendagri 64 yang mana itu penganggarannya adalah anggaran tahun ini setelah recofusing. Jadi Pati ada penurunan hampir 300 Miliar,” papar Ali.
Ali menyebut jika Nilai BOSDa Madrasah sebesar 1,8 Miliar.
“Belum lagi yang SD, tentu kita tidak bisa sepihak. Ada pemenuhan 100 persen (madrasah) maka SD juga 100 persen. Tidak tebang pilih. Itu menjadi PR kami,” tandas Ali.
Reporter: Putra
Editor: Revan Zaen
