Desa Telukawur Jepara Resmi Jadi Desa Binaan Imigrasi, Fokus Cegah TPPO dan TPPM

JEPARA | WARTAPHOTO.NET – Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, resmi dikukuhkan sebagai Desa Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan keimigrasian sekaligus memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Pengukuhan berlangsung di Hotel Horison Telukawur, Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri dan diresmikan Direktur Intelijen Keimigrasian, Agus Waluyo, didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Wahyu Gumilang, serta jajaran struktural.

Pengukuhan Desa Telukawur merupakan tindak lanjut dari rangkaian kerja sama dan koordinasi antara Kantor Imigrasi Pati dengan Pemerintah Desa Telukawur.

Sejumlah tahapan sebelumnya telah dilakukan, mulai dari rapat pembentukan tim, penentuan desa binaan, koordinasi dengan berbagai unsur terkait, sosialisasi keimigrasian, hingga penguatan koordinasi untuk mendukung penegakan hukum keimigrasian di tingkat desa.

Direktur Intelijen Keimigrasian Agus Waluyo mengatakan, program Desa Binaan Imigrasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara jajaran Imigrasi dan pemerintah desa.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan edukasi keimigrasian, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah tindak pidana yang berkaitan dengan mobilitas manusia lintas negara.

“Desa Binaan ini merupakan program dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk memperkuat edukasi keimigrasian, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta membangun sinergi antara Imigrasi dengan pemerintah desa dengan memberikan kontribusi dan bantuan fasilitas untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa dengan melibatkan pihak ke 3. Kami berharap melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh informasi keimigrasian yang benar, mampu mengenali potensi tindak pidana maupun pelanggaran keimigrasian, serta berperan aktif dalam melakukan deteksi dini dan pelaporan,” ungkapnya.

Selain aspek perlindungan masyarakat, program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi Desa Telukawur.

Imigrasi Pati akan menjajaki peran sebagai penghubung dengan calon investor maupun pihak terkait yang berpotensi mendukung pengembangan usaha desa. Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Rangkaian pengukuhan juga diisi dengan penebaran benih ikan secara simbolis oleh Agus Waluyo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi empat pilar yang melibatkan akademisi Universitas Diponegoro, CSR perusahaan di wilayah Jepara, masyarakat, serta unsur birokrat dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi Desa Telukawur.

Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Wahyu Gumilang mengatakan, Desa Binaan Imigrasi diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Melalui langkah tersebut, program Desa Binaan Imigrasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya dalam bidang keimigrasian, tetapi juga dalam mendukung pembangunan desa,” ujar Wahyu.

Dengan dikukuhkannya Desa Telukawur sebagai Desa Binaan Imigrasi, sinergi antara Imigrasi dan pemerintah desa diharapkan semakin kuat.

Kerja sama tersebut mencakup pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, perlindungan masyarakat, pencegahan TPPO dan TPPM, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi desa.

Dengan dikukuhkannya Desa Telukawur sebagai Desa Binaan Imigrasi, diharapkan sinergi antara Imigrasi dan pemerintah desa dapat terus berkembang. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup aspek pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga menjadi upaya bersama dalam memperkuat perlindungan masyarakat, ketahanan ekonomi dan pangan, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Reporter: Putra

Editor: Revan Zarn