
JAKARTA | WARTAPHOTO.NET – Kabupaten Pati dinilai memiliki potensi ekonomi besar, tetapi belum mampu mengoptimalkannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat membuat pembangunan rentan terganggu ketika anggaran dari pusat mengalami pemangkasan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Gagasan tersebut disampaikan Firman dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung MPR RI, Selasa (18/11/2026).
Menurutnya, kebijakan penghematan pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan dana transfer daerah dan dana desa harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Pati itu kaya, tetapi APBD-nya miskin karena terlalu bergantung pada pusat. Begitu pusat memangkas transfer, Pati langsung kelimpungan. Ini tidak boleh terus terjadi. Solusinya adalah obligasi daerah,” tegas Firman.
Firman menyebut sektor perikanan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar Kabupaten Pati. Berdasarkan data yang disampaikannya, nilai ekonomi sektor perikanan Pati pada 2025–2026 mencapai Rp 1,7 triliun, dengan produksi perikanan tangkap sebanyak 104.088 ton.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 85 persen aktivitas ekonomi disebut berasal dari Kecamatan Juwana. Perputaran ekonomi kawasan ini diperkirakan mencapai Rp 1,45 triliun hingga Rp 1,95 triliun per tahun.
Potensi tersebut berasal dari sejumlah sektor. Nilai lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana diperkirakan mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun per tahun.
Sementara itu, sektor tambak bandeng menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp 250 miliar hingga Rp 350 miliar per tahun. Produksinya mencapai 9.577 ton dari lahan tambak seluas 3.263 hektare.
Aktivitas ekonomi lainnya berasal dari usaha pendukung perikanan, seperti penyediaan es balok, bahan bakar minyak (BBM), bengkel dan galangan kapal, pengolahan ikan, transportasi, serta penyimpanan dingin (cold storage). Nilai ekonomi sektor pendukung ini diperkirakan mencapai Rp 400 miliar hingga Rp 600 miliar per tahun.
Namun, besarnya perputaran uang tersebut dinilai belum sebanding dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Firman menyoroti penerimaan retribusi TPI Juwana yang disebut hanya sekitar Rp 6,7 miliar per tahun. Padahal, menurut perhitungannya, potensi penerimaan dapat mencapai Rp 28,5 miliar.
“Juwana itu bukan daerah miskin. Perputaran uangnya hampir Rp 2 triliun per tahun. Namun, PAD yang masuk ke Pemkab Pati dari retribusi TPI Juwana hanya Rp 6,7 miliar. Potensinya seharusnya Rp 28,5 miliar. Ada lebih dari Rp 20 miliar yang belum tergarap karena banyak transaksi dilakukan di luar TPI,” ungkapnya.
Selain perikanan, Firman menilai sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Kabupaten Pati memiliki komoditas pertanian unggulan, seperti padi, jagung, dan tebu. Di sisi lain, terdapat berbagai usaha pengolahan hasil perikanan, mulai dari bandeng presto, kerupuk ikan, hingga produk olahan bandeng lainnya.
Ia mencontohkan nilai tambah produk olahan bandeng yang cukup tinggi. Harga nugget bandeng disebut mencapai Rp 113.446 per kilogram, sedangkan bakso bandeng sekitar Rp 81.727 per kilogram.
Menurutnya, pengembangan industri pengolahan dapat meningkatkan nilai jual hasil perikanan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Firman juga menyoroti kondisi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo di Juwana. Pelabuhan tersebut menjadi salah satu infrastruktur penting bagi aktivitas perikanan Pati, dengan armada yang terdiri atas 187 unit kapal purse seine, 345 kapal cantrang, dan ratusan kapal lainnya.
Namun, sejumlah fasilitas dinilai belum berfungsi optimal. Di antaranya pendangkalan kolam pelabuhan dan keterbatasan fasilitas cold storage.
Melihat besarnya potensi tersebut, Firman menilai Kabupaten Pati memiliki peluang untuk mengembangkan skema pembiayaan melalui obligasi daerah.
Ia menjelaskan, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah menyiapkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah sebagai landasan pengaturan penerbitan instrumen pembiayaan tersebut.
Menurut Firman, obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek pembangunan produktif dengan melibatkan investor. Dana yang diperoleh digunakan untuk membangun infrastruktur, kemudian kewajiban pembayarannya dipenuhi sesuai skema dan kemampuan keuangan daerah.
“Selama ini Pati mau membangun Pelabuhan Bajomulyo saja harus menunggu dana dari pusat. Mau membangun cold storage harus menunggu APBN. Kalau APBN dipangkas, pembangunan bisa berhenti. Dengan obligasi daerah, Pati bisa membangun sendiri menggunakan dana investor, kemudian membayarnya dari hasil pembangunan itu,” jelasnya.
Firman mengusulkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun untuk membiayai lima proyek prioritas.
Pertama, revitalisasi PPP Bajomulyo Juwana dengan alokasi sekitar Rp 300 miliar. Dana tersebut dapat digunakan untuk pengerukan kolam pelabuhan, pembangunan dermaga baru, dan perbaikan TPI. Proyek ini ditargetkan meningkatkan penerimaan retribusi TPI dari Rp 6,7 miliar menjadi sekitar Rp 28 miliar per tahun.
Kedua, pembangunan cold storage dan pabrik es terpadu senilai Rp 150 miliar. Fasilitas ini diharapkan menjaga kualitas ikan, mengurangi risiko pembusukan, serta membantu nelayan memperoleh harga jual yang lebih baik.
Ketiga, pembangunan pasar bandeng dan sentra pengolahan bandeng Juwana dengan anggaran Rp 100 miliar. Pengembangan ini diarahkan agar hasil tambak tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah seperti bandeng presto, nugget, dan bakso bandeng.
Keempat, pembangunan jalan produksi dan infrastruktur tambak dengan alokasi Rp 200 miliar. Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar distribusi hasil perikanan dan menekan biaya logistik.
Kelima, pembangunan kawasan industri perikanan terpadu senilai Rp 250 miliar untuk menarik investor di sektor pengolahan ikan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Firman optimistis, jika proyek-proyek tersebut terealisasi, PAD Kabupaten Pati dapat meningkat hingga empat kali lipat. Sementara itu, perputaran ekonomi Juwana diproyeksikan mampu menembus Rp 3 triliun.
“Kalau lima proyek ini berjalan melalui obligasi daerah, PAD Pati bisa naik empat kali lipat, perputaran ekonomi Juwana bisa menembus Rp 3 triliun, dan Pati tidak perlu lagi terus bergantung pada dana transfer dari pusat,” ujarnya.
Meski menawarkan peluang pembiayaan pembangunan, Firman mengingatkan penerbitan obligasi daerah harus disertai aturan dan pengawasan yang ketat.
Ia menegaskan, dana hasil penerbitan obligasi harus digunakan untuk membiayai proyek produktif yang memiliki perhitungan kelayakan dan potensi pengembalian. Obligasi daerah tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja rutin, termasuk pembayaran gaji pegawai.
Dalam draf RUU yang disiapkan Fraksi Partai Golkar MPR RI, sejumlah mekanisme pengamanan yang diusulkan meliputi persetujuan DPRD, pemeringkatan kredit (rating), audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pembatasan nilai penerbitan obligasi.
Firman berharap Kabupaten Pati dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan skema pembiayaan tersebut setelah payung hukumnya disahkan.
“Pati sudah siap. Juwana sudah siap. Tinggal undang-undangnya yang harus kita sahkan. Kalau DKI Jakarta saja siap, kenapa Pati tidak? Pati punya ikan, tambak, pelabuhan, dan nelayan yang pekerja keras. Yang Pati tidak punya hanya satu, yakni payung hukum. Dan itu yang sedang kami siapkan di Fraksi Golkar MPR RI,” pungkasnya.
Firman Soebagyo merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI sekaligus Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI.
Reporter: Revan
Editor: A. Muhammad