19
November
2026
Kamis - : WIB

Tanah Warga Masuk Lahan Sawah Dilindungi, Chandra Minta RDTR Sukolilo-Tambakromo Lebih Akomodatif

wartaphoto net
2026/11/18 pada Pati

PATI | WARTAPHOTO.NET – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendorong penyusunan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo agar lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan pemanfaatan tanah milik warga yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel New Merdeka Pati, Rabu (18/11/2026).

Chandra mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah aduan masyarakat yang kesulitan memanfaatkan tanah milik sendiri untuk kebutuhan permukiman. Persoalan ini terutama dialami warga yang hanya memiliki satu bidang tanah dan berencana mewariskannya kepada anak-anak untuk dibangun rumah.

“Banyak aduan dari masyarakat. Tanah yang mereka miliki itu terkadang hanya satu-satunya. Rencananya diturunkan kepada anak untuk dibangun rumah, tetapi ketika masuk LSD, pemanfaatannya terkendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang,” ungkap Chandra.

Selain kebutuhan permukiman, aspirasi masyarakat juga berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk pengembangan kegiatan industri.

Menurut Chandra, kedua persoalan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RDTR Sukolilo dan Tambakromo. Dengan demikian, pengaturan tata ruang tidak hanya memperhatikan ketentuan perlindungan lahan pertanian, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Banyak sekali aduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman maupun industri. Karena itu, kami berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN untuk membahas persoalan tersebut,” jelasnya.

Penyusunan rancangan RDTR ini digagas Kementerian ATR/BPN. Pemkab Pati turut terlibat melalui koordinasi dan pembahasan bersama jajaran kementerian untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pemanfaatan ruang di kedua kecamatan tersebut.

Melalui forum tersebut, Pemkab Pati berharap rancangan RDTR dapat disusun secara lebih akomodatif dengan mempertimbangkan kondisi riil wilayah. Selain memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan.

FGD tersebut dihadiri perwakilan Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II E, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, serta team leader penyusunan teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Pati.

Sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Pati juga mengikuti pembahasan tersebut.

Reporter: Arton

Editor: Revan Zaen

Disalin

Tinggalkan Balasan

copyright wartaphoto.net 2026
MENU
oogle close