Sri Wulan: Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pelayanan

WARTAPHOTO.net. PATI — Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh dinilai sebagai langkah penting untuk membenahi sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Perubahan ini diharapkan membawa perbaikan nyata, terutama pada aspek pelayanan jemaah.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, saat kegiatan sosialisasi bertajuk Jagong Umroh dan Haji di Kabupaten Pati, Kamis (18/12/2025), menjelang tahapan persiapan pemberangkatan haji.

Sri Wulan menyebut, pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh merupakan kebijakan strategis. Namun, kebijakan itu harus diikuti dengan sosialisasi yang menyeluruh agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Perubahan tersebut, menurutnya, menyentuh banyak aspek penting, mulai dari mekanisme pendaftaran, pelunasan biaya, hingga pelayanan teknis bagi jemaah.

“Perubahan kementerian ini tidak boleh membuat masyarakat bingung. Justru harus membuat pelayanan lebih jelas, lebih cepat, dan lebih baik. Karena itu, sosialisasi menjadi kunci utama,” ujar Sri Wulan.

Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang keagamaan dan sosial, Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, memberikan sejumlah catatan agar Kementerian Haji dan Umroh dapat bekerja secara fokus dan profesional.

Dengan pengkhususan tugas hanya pada urusan haji dan umroh, Sri Wulan berharap seluruh sumber daya kementerian diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan jemaah.

“Harapannya jelas, layanan haji ke depan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai kementerian baru justru menurunkan kualitas pelayanan. Target kita, penyelenggaraan haji 2026 harus lebih tertib, lebih manusiawi, dan lebih aman bagi jemaah,” tegasnya.

Ia menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan jemaah.

Selain persoalan kelembagaan, Sri Wulan juga menyoroti kesiapan jemaah, khususnya terkait kesehatan dan pemahaman ibadah. Ia menegaskan bahwa manasik haji yang difasilitasi pemerintah merupakan hak jemaah yang harus dipenuhi.

“Jangan sampai ada jemaah berangkat tanpa pernah mengikuti manasik. Mayoritas jemaah kita belum pernah ke luar negeri, sehingga mereka harus benar-benar dibekali pengetahuan, baik ibadah maupun non-ibadah,” katanya.

Menurutnya, pemahaman mengenai kondisi Mekah dan Madinah, adaptasi cuaca, makanan, serta lingkungan sosial sangat membantu jemaah dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam masa transisi kelembagaan ini. Sosialisasi, kata dia, tidak cukup dilakukan di forum resmi, tetapi harus menjangkau kantor-kantor layanan agar masyarakat mudah mengakses informasi.“Dengan kementerian baru ini, kita berharap pelayanan haji semakin fokus, profesional, dan berpihak kepada jemaah. Komisi VIII akan terus mengawal agar tujuan itu benar-benar terwujud,” terang Sri Wulan.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pati, Umi Isti’anah, menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji 2026 sepenuhnya telah ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh hingga tingkat kabupaten.

Di Kabupaten Pati, persiapan jemaah dilaporkan berjalan baik, mulai dari pengurusan paspor, biovisa, hingga pemeriksaan kesehatan yang kini dilakukan lebih ketat.

“Untuk di Kabupaten Pati, persiapan sudah kami lakukan. Sudah jemaah semuanya sudah membuat paspor. Jadi sudah membuat biovisa. Ini tinggal menunggu kesehatan,” tandasnya.

Tahun ini, Kabupaten Pati memperoleh kuota sebanyak 1.387 jemaah haji reguler yang saat ini masih dalam tahap pelunasan biaya. Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 23 Desember, kemudian dilanjutkan tahap kedua bagi jemaah penggabungan mahram.

Umi menjelaskan, regulasi baru terkait penentuan kuota berdasarkan jumlah antrean pendaftar memberikan dampak positif bagi Jawa Tengah.

Kabupaten Pati pun merasakan dampaknya, dengan estimasi masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 32 tahun kini berkurang menjadisekitar 26 tahun, meski bagi pendaftar baru daftar tunggu masih berada di kisaran 30–32 tahun.

“Kalau masalah daftar tunggu itu kan begini, sesuai dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, memang di situ disebutkan bahwa untuk penentuan kuota per provinsi itu didasarkan kepada antrean. Antrean maksudnya di sini adalah antrean jumlah pendaftar,” ujar dia.

“Kalau yang tahun kemarin kan jumlah penduduk muslim. Jadi itu dianggap penduduk muslim itu kan belum tentu daftar haji. Jadi yang untuk apa, untuk patokannya itu sekarang apa, pakai jumlah antrean per provinsi,” tutupnya.

Reporter: Putra

Editor: Revan Zaen