Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Firman Soebagyo: Ikuti Mekanisme Konstitusi

JAKARTA | WARTAPHOTO.NET – Polemik politik yang membayangi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Langkah tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan polemik yang selama ini berkembang terkait persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikan Gibran.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurutnya, Gibran datang langsung menemui pimpinan MPR untuk menyampaikan permohonan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua (pimpinan) MPR. Maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI,” kata Ahmad Muzani, Kamis (12/11/2026).

Surat tersebut menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. MPR selanjutnya akan memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.

Menanggapi perkembangan politik tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, H. Firman Soebagyo, meminta masyarakat tetap tenang dan menghormati mekanisme ketatanegaraan.

Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu menegaskan, persoalan tersebut tidak perlu lagi menjadi sumber kegaduhan di tengah masyarakat.

“Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945,” ujar Firman.

Menelusuri Awal Mula Polemik

Firman menjelaskan, polemik yang mengiringi perjalanan politik Gibran bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, persoalan tersebut memiliki rangkaian peristiwa yang perlu dipahami masyarakat.

Persoalan bermula dari perubahan ketentuan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi menjelang Pilpres 2024.

Putusan tersebut memunculkan perdebatan publik karena dinilai sejumlah kalangan berkaitan dengan terbukanya peluang bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Polemik kemudian berkembang ke persoalan dokumen pendidikan Gibran, khususnya mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) dan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah dari luar negeri.

Persoalan tersebut selanjutnya bergulir melalui jalur hukum hingga melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menyoroti tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran. Sementara itu, melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.

Putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. Menindaklanjuti putusan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut pada 11 November 2026.

Firman menilai, rangkaian persoalan itu menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan dalam proses politik.

“Inilah yang dimaksud pepatah lama, kalau tidak ada api, maka tidak ada asap. Kalau semua dokumennya jelas dari awal, tidak akan ada gonjang-ganjing selama dua tahun ini,” tegasnya.

Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres

Lebih lanjut, Firman meminta masyarakat memahami bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah memiliki mekanisme konstitusional.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dalam prosesnya, MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Setelah MPR menyampaikan permintaan resmi, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti.

“Jadi jangan ada yang mengajak rakyat turun ke jalan. Semua sudah ada jalurnya di konstitusi. Kita tinggal kawal supaya prosesnya bersih dan tidak ada lagi akal-akalan,” kata Firman.

Siapa Menanam, Akan Memetik Buahnya

Di akhir pernyataannya, Firman menyampaikan pesan moral kepada para pejabat dan politisi agar selalu mengedepankan kejujuran, integritas, serta kepatuhan terhadap aturan dalam menjalankan amanah publik.

Menurutnya, setiap keputusan dan tindakan politik memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

“Saya ingatkan, siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Walaupun pahit, itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita menanam dengan cara yang tidak jujur, buahnya pun akan pahit. Kalau kita menanam dengan jujur, buahnya akan manis dan rakyat akan menghormati,” tandasnya.

Firman yang merupakan putra asli Pati, Jawa Tengah, itu juga mengajak masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas secara normal. Pelaku UMKM diharapkan dapat kembali fokus mengembangkan usaha, sementara DPR RI perlu mengoptimalkan tugas legislasi untuk kepentingan masyarakat.

Dia menyinggung sejumlah agenda legislasi yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta dan RUU Perampasan Aset yang tengah menjadi perhatian Badan Legislasi DPR RI.

“Sudah saatnya semua pihak kembali fokus bekerja dan menjalankan tugas masing-masing. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas,” pungkas Firman.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad