Firman Soebagyo Dukung Putusan MK Hapus Pensiun Seumur Hidup Pejabat Negara

WARTAPHOTO.net.NASIONAL — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Menurut Firman, keputusan tersebut merupakan langkah positif yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Ia menilai selama ini publik telah lama menuntut adanya transparansi serta keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Keputusan MK ini merupakan langkah yang baik dan adil. Selama ini masyarakat menilai adanya ketimpangan, terutama terkait pemberian pensiun seumur hidup bagi pejabat negara yang masa jabatannya relatif singkat,” ujar Firman pada Selasa (17/3/2026).

Firman menilai skema pensiun seumur hidup bagi pejabat yang hanya menjabat sekitar lima tahun tidak mencerminkan rasa keadilan. Ia membandingkannya dengan kondisi sebagian besar masyarakat yang harus bekerja sepanjang hidup tanpa jaminan pensiun yang memadai.

Lebih lanjut, Firman juga mengusulkan agar kebijakan penghapusan pensiun seumur hidup tidak hanya berlaku bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara, tetapi juga mencakup anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pejabat pemerintah pada level eselon tertentu, direksi dan komisaris badan usaha milik negara, serta kepala daerah.

Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat prinsip keadilan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Firman juga mendorong agar penghematan anggaran dari penghapusan pensiun seumur hidup dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok profesi yang dinilai lebih membutuhkan, seperti guru honorer dan tenaga kesehatan.

“Dana yang selama ini digunakan untuk pensiun seumur hidup sebaiknya dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tenaga perawat, dan profesi lain yang selama ini bekerja keras melayani masyarakat,” kata legislator senior asli Pati ini.

Selain itu, Firman meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK tersebut tanpa harus menunggu masa transisi yang terlalu lama. Ia bahkan membuka kemungkinan percepatan implementasi melalui kebijakan khusus dari pemerintah.

Menurut Firman, jika diperlukan, Presiden dapat menerbitkan regulasi yang lebih cepat agar keputusan MK dapat segera diberlakukan.

“Jika memang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaannya, Presiden dapat mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar kebijakan ini segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Firman menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat keberpihakan kebijakan negara terhadap kepentingan rakyat serta memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara lebih adil dan bertanggung jawab.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad