Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Sorotan dalam KUNDAPIL Ke-5 Hj. Sri Wulan di Kabupaten Pati

WARTAPHOTO.net. JATENG – Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai NasDem, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke-5 pada 15–17 Mei 2026 di Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kunjungan kerja di luar masa reses pada Masa Persidangan V Tahun 2026.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Hj. Sri Wulan melakukan dialog langsung dengan masyarakat, tokoh desa, tenaga pendidik, serta siswa-siswi guna menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Berbagai isu yang mencuat meliputi sektor pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, hingga persoalan lingkungan dan tata kelola pemerintahan daerah.

Kegiatan pertama dilaksanakan pada Jumat, 15 Mei 2026, pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB di Sekolah Rakyat Menengah (SRM/SRMP/SRMA), Jalan Soediono, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Dalam kunjungan tersebut, Hj. Sri Wulan berdialog bersama para dewan guru serta siswa-siswi Sekolah Rakyat (SR).

Pada kesempatan itu, dibahas mengenai keberadaan Sekolah Rakyat sebagai bentuk intervensi negara dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat karena menyediakan pendidikan berasrama secara gratis beserta fasilitas penunjang, seperti makan, pakaian, hingga perlengkapan belajar.

Hj. Sri Wulan menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya nyata dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Kita berharap program seperti ini terus mendapat dukungan penuh, sehingga mampu menciptakan generasi muda yang mandiri, berdaya saing, dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.

Selanjutnya, pada Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, kegiatan KUNDAPIL dilanjutkan di rumah tokoh masyarakat Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk diskusi santai bersama tokoh masyarakat setempat.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan warga ialah kondisi gorong-gorong yang mampet sehingga menyebabkan genangan air dan banjir ketika musim hujan tiba. Selain itu, warga juga menyoroti kondisi penerangan jalan umum yang sering mengalami gangguan dan mati di sejumlah titik.

Menanggapi hal tersebut, Hj. Sri Wulan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat penanganan persoalan infrastruktur dasar. Ia menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat terkait drainase dan penerangan jalan merupakan hal mendasar yang perlu segera mendapat perhatian agar tidak mengganggu aktivitas warga.

“Kami akan berupaya mendorong agar aspirasi masyarakat ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pihak terkait, karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ungkapnya.

Rangkaian Kundapil ke-5 kemudian ditutup pada Minggu, 17 Mei 2026, pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB di Rumah Makan Warisan Nyonya Pati, Jalan P. Diponegoro No. 18A, Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat dan para kepala desa dalam suasana diskusi santai namun penuh substansi.

Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan strategis di Kabupaten Pati turut menjadi pembahasan. Di antaranya mengenai polemik kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, isu dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa oleh oknum pejabat daerah, aksi demonstrasi masyarakat, persoalan banjir bandang, konflik lahan pertanian, hingga menurunnya kesadaran lingkungan dan munculnya konflik sosial di tengah masyarakat.

Hj. Sri Wulan menilai bahwa berbagai persoalan tersebut perlu disikapi secara bijak dan diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, aspirasi dan kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Oleh sebab itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat luas.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad