Rapat Paripurna Perubahan APBD, Sejumlah Camat dan Kepala OPD Pati Absen

PATI | WARTAPHOTO.NET — Ketidakhadiran sejumlah camat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Senin (15/9/2026).

Dalam rapat tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati diundang untuk mengikuti pembahasan agenda daerah yang berkaitan dengan perubahan APBD. Namun, sejumlah pejabat eksekutif, termasuk camat dan kepala OPD, tercatat tidak hadir.

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin meminta ketidakhadiran tersebut ditindaklanjuti, terutama apabila tidak disertai pemberitahuan atau alasan yang jelas.

“Bapak-ibu peserta rapat yang hari ini khususnya Pak Plt Bupati, ini yang ngundang kan DPRD Pati melalui Komisi A, coba nanti jenengan lihat daftar hadirnya camat yang tidak hadir. Kami serahkan ke Komisi A ditindaklanjuti, kalau bisa,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin saat di dalam forum rapat.

Menurut Ali, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jajaran eksekutif. Karena itu, ia meminta Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengevaluasi sekaligus memberikan sanksi apabila terdapat pejabat yang sengaja tidak menghadiri agenda resmi tersebut.

“Jadi camat dan kepala OPD tidak hadir tanpa pemberitahuan, kami punya fungsi pengawasan sesuai tugas kita mulai dari Komisi A. Sanksi dari Pak Plt Bupati, kalau ada unsur kesengajaan kita beri masukan ke Pak Plt Bupati yang beri sanksi bukan DPRD,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

DPRD Kabupaten Pati selanjutnya berencana memanggil sejumlah pejabat Pemkab Pati untuk meminta penjelasan. Langkah tersebut dilakukan di tengah agenda pembahasan perubahan APBD 2026 yang berlangsung pada 14-18 September 2026.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan seluruh jajaran Pemkab Pati harus aktif mengikuti pembahasan dan memikirkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita pelayan masyarakat serius tangani problem di Pati. Forum paripurna ini memutuskan hal penting untuk masyarakat Pati. Kami selalu hadir karena di paripurna kebijakan rumusan-rumusan akan kami laksanakan untuk ketetapan APBD,” tuturnya saat diwawancarai awak media usai rapat paripurna.

Chandra menyampaikan apresiasi kepada jajaran legislatif dan memastikan ketidakhadiran pejabat dalam forum penting tersebut akan diperiksa.

“Saya berterimakasih kepada Komisi D, akan ditindaklanjuti Komisi A memanggil camat dan kepala dinas di forum penting ini. Pasti ada sanksi dari kami, kami cek izinnya seperti apa, tentunya hasil ini akan kami tindaklanjuti,” pungkasnya.

Reporter: Arton

Editor: Revan Zaen