DPRD Pati Kawal Kasus Keracunan MBG : Harus Ada Efek Jera untuk SPPG

PATI | WARTAPHOTO.NET  – DPRD Kabupaten Pati mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul keluarnya hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli), Bacillus sp, dan Bacillus cereus pada sampel menu nasi bakar dan orak-arik tempe yang didistribusikan SPPG Gembong 1. Temuan tersebut sebelumnya diberitakan sebagai bagian dari pemeriksaan kasus dugaan keracunan MBG di Kecamatan Gembong.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, mengatakan pihaknya akan mengawal tindak lanjut kasus tersebut. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar dan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Kami tetap memantau, tetap ada tindakan sesuai mekanisme. Kan ada SPPG dan BGN, kami berharap ini bisa dicarikan solusi,” ujar perempuan yang akrab disapa Bu Ning ini.

Tindakan terhadap pelaksanaan MBG, lanjutnya, termasuk pengelola penyedia makanan, perlu menjadi bagian dari evaluasi. Ia berharap mekanisme pengawasan dapat diperkuat agar kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat tetap terjaga.

“Pastikan akan kita evaluasi, sanksi pasti kami rekomendasikan karena SPPG ini vertikal,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menyatakan hasil pemeriksaan yang telah keluar baru mencakup parameter mikrobiologi. Pemeriksaan parameter kimia masih menunggu hasil lebih lanjut dan keseluruhan hasil pemeriksaan akan melalui proses ekspertisi sebelum disampaikan kepada Satgas MBG.

Kasus dugaan keracunan tersebut sebelumnya menyebabkan ratusan warga mengalami gejala setelah mengonsumsi paket MBG dari SPPG Gembong 1. Pemerintah Kabupaten Pati kemudian menghentikan sementara operasional SPPG tersebut, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan sanksi suspend berat terhadap dapur tersebut.

DPRD Pati berharap evaluasi tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan agar keamanan penerima manfaat menjadi prioritas.

*wartaphoto.net