
NASIONAL | WARTAPHOTO.NET – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa berbagai program afirmasi bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara sekaligus komitmen kuat pemerintah untuk memuliakan para pendidik.
Pernyataan tersebut disampaikan Menag sebagai kado perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.
Menurut Menag, pemerintah ingin memastikan para guru merasakan kehadiran dan perhatian nyata dari negara. Rabu (18/11/2026). Dikutip dari laman Kemenag
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” tegas Nasaruddin Umar.
Dalam keterangannya, Menag mengingatkan bahwa capaian para pejabat negara dan pemimpin bangsa saat ini tidak terlepas dari jasa serta didikan para guru. Tanpa sentuhan tangan dingin para pendidik, posisi dan keberhasilan yang diraih jajaran pemerintahan hari ini dinilai mustahil terwujud.
Sepanjang 2026, Kemenag menggulirkan sejumlah langkah afirmatif untuk memperkuat kompetensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru. Di antaranya melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru yang dibagi ke dalam dua gelombang, serta pemberian jaminan kesehatan BPJS secara gratis bagi lebih dari 100.000 guru non-ASN yang dananya telah tersedia lewat revisi anggaran tahun berjalan, lengkap dengan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila menghadapi risiko tertentu.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru binaan Kemenag secara bertahap untuk seleksi 2027 setelah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, formasi tersebut dibuka bagi pelamar umum maupun guru PPPK yang memenuhi ketentuan batas usia.
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” kata Amien Suyitno.
Ia menambahkan, guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027 tetap mendapat jaminan perlindungan status sebagai PPPK apabila belum dinyatakan lulus tes PNS. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.
Terkait jaminan kesehatan gratis bagi guru non-ASN, Amien Suyitno menegaskan bahwa program tersebut menyasar pendidik di luar status PNS maupun PPPK yang penyalurannya tengah menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” ujarnya.
(Wartaphoto)