
WARTAPHOTO.net. PATI – Rumah Aspirasi Hj. Sri Wulan, S.E., M.M. yang berada di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, kembali menjadi ruang dialog masyarakat sepanjang April 2026. Berbagai persoalan yang disampaikan warga dari wilayah Pati, Blora, hingga Grobogan berhasil dihimpun sebagai bahan perjuangan di tingkat nasional melalui Komisi VIII DPR RI.
Kegiatan kunjungan konstituen tersebut menjadi bentuk nyata komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat di daerah pemilihan Jawa Tengah III. Beragam aspirasi yang masuk tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial dan keagamaan, tetapi juga menyangkut penanggulangan bencana, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pendidikan madrasah.
Pada 4 April 2026, Rumah Aspirasi menerima kunjungan Kepala Desa Dukuhmulyo dan sejumlah perwakilan masyarakat Kabupaten Pati terkait persoalan banjir yang terus berulang di wilayah tersebut. Dalam pertemuan itu dibahas kondisi geografis Kabupaten Pati yang rawan banjir akibat limpasan air dari kawasan Pegunungan Muria dan Pegunungan Kendeng.
Masyarakat juga menyoroti banjir bandang yang melanda Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, dengan ketinggian air mencapai sekitar satu meter. Pasca kejadian, warga bersama pemerintah desa melakukan kerja bakti membersihkan sungai menggunakan alat berat untuk mengangkat tumpukan sampah dan endapan lumpur.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hj. Sri Wulan menyampaikan bahwa persoalan banjir akan diperjuangkan di tingkat nasional melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan langkah jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Selanjutnya pada 5 April 2026, Kepala KUA Jakenan-Pati menyampaikan berbagai persoalan terkait wakaf yang dinilai semakin kompleks. Dalam dialog tersebut dibahas pentingnya kepastian hukum, kedudukan hukum, serta pemberdayaan aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat.
Sri Wulan menilai Undang-Undang tentang Wakaf perlu direvisi agar mampu menjawab perkembangan persoalan yang terjadi saat ini. Aspirasi tersebut akan menjadi masukan bagi Kementerian Agama dan DPR RI dalam pembahasan regulasi ke depan.
Persoalan rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian dalam kunjungan pada 11 April 2026 bersama Kepala Desa Tambahmulyo, Kabupaten Pati. Masyarakat menyampaikan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dalam kesempatan itu, Sri Wulan menyatakan pihaknya akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait agar program BSPS dapat menjangkau lebih banyak masyarakat kurang mampu.
“Rumah yang layak menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan terus memperjuangkan bantuan perumahan agar warga bisa tinggal dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Pada 12 April 2026, Kepala Desa Karangrowo-Pati menyampaikan aspirasi terkait penguatan program pengelolaan zakat oleh Baznas. Masyarakat berharap zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu memberdayakan pelaku UMKM dan mengurangi angka kemiskinan.
Komisi VIII DPR RI, kata Sri Wulan, turut mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar sistem pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, pada 18 April 2026, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Blora mengajukan aspirasi terkait rehabilitasi madrasah dan pembangunan ruang kelas baru. Banyak madrasah dan pondok pesantren di wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius, terutama dari sisi sarana pendidikan.
Menanggapi hal itu, Sri Wulan menyampaikan komitmennya untuk membantu penganggaran rehabilitasi bangunan pendidikan keagamaan melalui kemitraan dengan Kementerian Agama.
Kegiatan kunjungan konstituen kembali berlangsung pada 19 April 2026 bersama Kepala Desa Gubug, Kabupaten Grobogan. Dalam pertemuan itu, masyarakat mengusulkan bantuan ternak kambing sebagai upaya pemberdayaan ekonomi warga desa.
Aspirasi tersebut kemudian diarahkan pada Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2026 yang fokus pada pelatihan dan pengembangan ekonomi umat berbasis peternakan.
“Kami berharap program pemberdayaan ekonomi seperti ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan,” kata Sri Wulan.
Selanjutnya pada 25 April 2026, Kepala Desa Getasrejo, Grobogan menyampaikan kebutuhan bantuan Al-Qur’an bagi masjid dan tempat pendidikan Al-Qur’an di wilayahnya. Banyak anak-anak dan remaja yang belajar mengaji masih mengalami keterbatasan sarana ibadah.
Menjawab kebutuhan tersebut, Sri Wulan menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI memiliki program pengadaan Al-Qur’an melalui Kementerian Agama yang akan disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah.
Adapun pada 26 April 2026, aspirasi terkait penanganan tanggul jebol di Sungai Tuntang, Grobogan menjadi perhatian utama dalam pertemuan bersama Kepala Desa Tinanding. Warga meminta pemerintah melakukan langkah konkret untuk mencegah banjir yang terus berulang akibat curah hujan tinggi dan lemahnya pengendalian aliran air.
Sri Wulan menilai perlu adanya kajian teknis pembangunan infrastruktur pengendali air di wilayah hulu sungai serta peninggian tanggul pada titik rawan. Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada BNPB dan instansi terkait agar mendapat penanganan serius.
Selama April 2026, Rumah Aspirasi Hj. Sri Wulan, S.E., M.M. tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan daerah. Mulai dari isu kebencanaan, pendidikan, perumahan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan kehidupan keagamaan, seluruh aspirasi dihimpun sebagai bagian dari perjuangan wakil rakyat di tingkat nasional.
Reporter: Revan
Editor: A. Muhammad.