
WARTAPHOTO.net.JATENG – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M. melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Pengawasan Tahap ke-3 pada 9–11 Mei 2026 di sejumlah wilayah daerah pemilihan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kunjungan kerja di masa reses Masa Persidangan IV Tahun 2026 Tahun Sidang 2025–2026.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Sri Wulan meninjau sekaligus mengawasi pelaksanaan sejumlah program pemberdayaan masyarakat, mulai dari bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST), penanganan persoalan lingkungan dan banjir, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan peternakan.
Pada Sabtu, 9 Mei 2026, Sri Wulan melaksanakan kegiatan di Balai Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati. Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB itu dihadiri sekitar 50 warga penerima bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan simbolis bantuan Rumah Sejahtera Terpadu sebagai bagian dari program pemberdayaan Kementerian Sosial bagi keluarga prasejahtera. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan sehat.
Sri Wulan menegaskan bahwa bantuan RST merupakan bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi penerima manfaat.
“Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu ini diharapkan mampu membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak huni sehingga kualitas hidup keluarga penerima manfaat dapat meningkat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan juga menekankan pentingnya pengawasan agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selanjutnya, pada Minggu, 10 Mei 2026, Sri Wulan melakukan kunjungan di aliran sungai Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa beserta jajaran dan pihak BNPB.
Dalam kunjungan itu, Sri Wulan menyoroti persoalan penumpukan sampah di aliran sungai yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Pati. Sampah rumah tangga, limbah plastik, hingga kayu dan ranting dinilai menghambat aliran air serta menyebabkan pendangkalan sungai.
Menurut hasil peninjauan, tumpukan sampah di sejumlah sungai dan anak Sungai Juwana memicu penyumbatan aliran air ketika curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan banjir yang merendam ribuan rumah di berbagai kecamatan.
Sri Wulan meminta adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan aliran sungai. Ia juga menilai penanganan persoalan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan penguatan sistem pengelolaan sampah.
“Persoalan sampah di sungai tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya sangat besar terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dibutuhkan kesadaran bersama agar aliran sungai tetap bersih dan berfungsi optimal,” katanya.
Rangkaian Kunker Pengawasan Tahap ke-3 kemudian dilanjutkan pada Senin, 11 Mei 2026, di Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Dalam kegiatan tersebut, Sri Wulan menyerahkan bantuan kambing ternak kepada kelompok peternak sebagai bagian dari program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Program tersebut merupakan bentuk sinergi antara Komisi VIII DPR RI, BPKH, dan mitra pelaksana dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan.
Selain bantuan ternak, program tersebut juga mencakup pelatihan dan pendampingan bagi para peternak agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan. Bantuan kambing diberikan kepada sejumlah kelompok dan desa penerima manfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif.
Sri Wulan menyampaikan bahwa program kemaslahatan BPKH merupakan pemanfaatan nilai manfaat dana haji untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Melalui bantuan peternakan ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh tambahan penghasilan dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat akan terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah pemilihan.
Reporter: Revan
Editor: A. Muhammad