40 Desa Terdampak Kekeringan, Pati Naikkan Status Jadi Tanggap Darurat

PATI | WARTAPHOTO.NET — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan pada Kamis (17/9/2026). Langkah tegas ini diambil seiring meluasnya krisis air bersih yang kini melanda 40 desa di 10 kecamatan.

​Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mencatat, krisis air bersih yang terjadi sejak pertengahan Juli ini telah berdampak pada 5.054 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 17.172 jiwa. Hingga pertengahan September, total distribusi air bersih yang disalurkan telah mencapai 158 tangki atau setara 740.000 liter.

​Sebaran wilayah terdampak meliputi zona kekeringan berat di Kecamatan Jakenan (9 desa) dan Gabus (7 desa), zona kekeringan tinggi di Winong (6 desa) dan Tambakromo (5 desa), serta zona kekeringan sedang di Jaken (4 desa). Sementara itu, zona kekeringan ringan melanda Kecamatan Pucakwangi (3 desa), Kayen (2 desa), Dukuhseti (2 desa), Pati (1 desa), dan Sukolilo (1 desa).

​Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat ini telah memenuhi syarat Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 36 Tahun 2013, yakni area terdampak kekeringan melebihi batas minimal 1.200 hektare lahan pertanian dan 3 desa.

​”Saat ini tercatat sekitar 1.700 hektare lahan mengalami kekeringan. Status tanggap darurat ini akan terus berlaku hingga kondisi kekeringan usai,” ujar Chandra usai Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Ruang Pragola, Kompleks Kantor Bupati Pati, Kamis (17/9/2026).

​Melalui penetapan status baru ini, Pemkab Pati mencairkan alokasi awal dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp250 juta. Pemkab juga berpeluang memanfaatkan dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari Bank Jateng.

​”Dengan status tanggap darurat, kita bisa mengalokasikan dana BTT awal sekitar Rp250 juta. Mulai Senin mendatang, armada truk tangki air bersih siap dikirim ke 40 desa terdampak,” lanjut Chandra.

​Ia menegaskan bahwa besaran anggaran BTT bersifat fleksibel dan dapat ditambah jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Selain penyaluran air bersih (dropping air), Pemkab Pati berencana memetakan titik sumber air terdekat untuk program pembuatan sumur dalam pada anggaran 2027.

​Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, menyampaikan bahwa pihaknya menyiagakan empat armada tangki dengan kapasitas pengiriman 8 hingga 12 tangki air bersih per hari. Pasokan ini juga diperkuat oleh armada bantuan dari PMI Pati serta donasi para dermawan.

“Harus merata. Jadi jangan sampai terjadi tumpukan bantuan air bersih di satu desa, sementara di desa yang lain belum pernah tersentuh bantuan. Itu yang kami upayakan,” pungkas Martinus.

Reporter: Putra
Editor: A. Muhammad