Firman Soebagyo Dorong Status Guru PAUD Diperjelas Lewat Revisi UU Sisdiknas

PATI | WARTAPHOTO.NET  – Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Namun, peran strategis tersebut dinilai belum diimbangi dengan kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan yang memadai. Karena itu, diperlukan perubahan kebijakan agar para pendidik PAUD memperoleh perlindungan hukum dan hak yang lebih layak.

Hal tersebut disampaikan Anggota MPR RI, H. Firman Soebagyo, dihadapan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Pati di Hotel New Merdeka Pati, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan yang bertajuk Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) bersama Anggota MPR RI ini mengambil tema Penguatan Demokrasi Substansi dan Etika Berbangsa. Peserta adalah guru-guru PAUD dari 21 Kecamatan se-Kabupaten Pati.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Pati sekaligus Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pati, Hj. Endah Sri Wahyuningati, serta Ketua Himpaudi Kabupaten Pati, Siti Sudarwati, yang juga menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut.

Dalam pemaparannya, Firman menegaskan bahwa pendidikan tidak seharusnya baru menjadi perhatian ketika anak memasuki sekolah dasar (SD). Pendidikan sejak usia dini justru menjadi fondasi penting dalam membangun karakter, menanamkan nilai kebangsaan, dan membentuk kepribadian anak.

Menurut dia, jenjang PAUD dan taman kanak-kanak (TK) merupakan tahap awal untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila, kebersamaan, toleransi, serta kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Firman Soebagyo mendorong agar pemerintah dan pembentuk undang-undang memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan profesi pendidik PAUD. Foto: Revan Zaen

“Pendidikan dasar itu tidak hanya dimulai dari SD, SMP, atau SMA. Fondasinya justru dibangun sejak anak-anak berada di PAUD dan TK,” menjadi penekanan dalam pembahasan legislator Partai Golkar ini asli Pati ini.

Firman menilai, pentingnya peran pendidik PAUD harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian terhadap status dan masa depan mereka. Sebab, selama ini masih banyak pendidik PAUD yang menghadapi ketidakjelasan status kepegawaian dan bergantung pada bantuan dengan nominal terbatas.

Ia mendorong agar pemerintah dan pembentuk undang-undang memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan profesi pendidik PAUD.

“Kepastian tersebut diperlukan agar hak-hak mereka tidak hanya bergantung pada program bantuan yang sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Firman, perjuangan meningkatkan kualitas pendidikan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan para pendidik yang telah lama mengabdi. Jika terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi persyaratan tertentu, penyelesaiannya perlu diarahkan melalui pembinaan dan sertifikasi, bukan dengan mengabaikan pengabdian mereka.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan organisasi Himpaudi sebagai wadah perjuangan dan pengembangan kompetensi para pendidik PAUD.

“Jangan sampai pengabdian para guru PAUD yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan kepastian. Jika ada yang belum memenuhi persyaratan, perlu dicarikan solusi melalui sertifikasi dan peningkatan kompetensi,” demikian pokok pesan Firman dalam pertemuan tersebut.

Himapudi Pati menyampaikan aspirasinya melalui Anggota MPR RI, H. Firman Soebagyo dari Partai Golkar. Foto: Revan Zaen

Himpaudi Dorong Revisi UU Sisdiknas

Sementara itu, Ketua Himpaudi Kabupaten Pati, Siti Sudarwati, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperjuangkan kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan DPR RI dan pihak terkait di tingkat daerah.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Himpaudi berharap perubahan regulasi tersebut dapat memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap pendidik PAUD yang selama ini berada dalam jalur pendidikan nonformal.

Melalui perubahan kebijakan tersebut, para pendidik PAUD diharapkan memperoleh kesempatan dan hak yang lebih setara, termasuk dalam hal kesejahteraan, akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta sertifikasi pendidik.

Menurut Siti, kejelasan status menjadi persoalan mendasar karena berpengaruh terhadap akses pendidik dalam memperoleh hak-hak profesi.

“Karena itu, perjuangan kami Himpaudi tidak hanya menyangkut peningkatan bantuan kesejahteraan, tetapi juga pengakuan terhadap kedudukan dan kompetensi guru PAUD dalam sistem pendidikan nasional,” tutur Siti Sudarwati.

Bankes Diharapkan Naik

Selain memperjuangkan perubahan regulasi, Himpaudi Kabupaten Pati juga menyoroti perkembangan bantuan kesejahteraan (bankes) yang diberikan pemerintah daerah kepada pendidik PAUD.

Siti menjelaskan, nominal bantuan yang sebelumnya sebesar Rp50.000 per bulan meningkat menjadi Rp100.000 per bulan setelah audiensi dengan DPRD. Pada 2026, bantuan tersebut kembali meningkat menjadi Rp200.000 per bulan.

Meski mengalami kenaikan, Himpaudi masih berharap ada perbaikan dalam mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Salah satunya, pencairan diharapkan dapat dilakukan setiap bulan, bukan setiap tiga bulan sekali.

Himpaudi juga berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan tanpa potongan pajak, dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Aspirasi ini muncul karena pada penyaluran sebelumnya, bantuan yang dibayarkan setiap tiga bulan masih mengalami potongan pajak.

“Untuk 2027, Himpaudi berharap nominal bantuan kesejahteraan dapat meningkat hingga 100 persen dari besaran saat ini. Kenaikan tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para pendidik PAUD yang selama ini menjalankan tugas mendidik anak usia dini dengan dukungan penghasilan terbatas,” jelasnya.

Bagi Himpaudi, peningkatan bantuan daerah merupakan langkah penting, tetapi belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan yang dihadapi para pendidik. Kepastian status, perlindungan hukum, akses sertifikasi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan tetap menjadi kebutuhan utama.