
PATI | WARTAPHOTO.NET – Pimpinan DPRD Kabupaten Pati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo. Lembaga legislatif ini mengaku baru mengetahui secara resmi peristiwa tersebut saat audiensi berlangsung pada pagi hari.
Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima informasi resmi mengenai kejadian itu dalam pertemuan bersama masyarakat. Ia menegaskan, secara kelembagaan DPRD Pati turut berduka cita atas kepergian almarhum.
“Kami secara kelembagaan menyampaikan duka cita yang teramat dalam. Kami juga menyayangkan kejadian seperti ini dan berharap seluruh anggota DPRD bisa melakukan introspeksi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali,” ujar Bambang.
Sebagai bentuk empati, DPRD Pati berencana mengirimkan perwakilan dari seluruh fraksi untuk takziah dan menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum.
Selain menyampaikan duka, Bambang juga mengonfirmasi bahwa DPRD Pati telah menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu anggota dewan. Aduan tersebut akan diproses melalui mekanisme Badan Kehormatan (BK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tata tertib, serta kode etik DPRD.
“Kami pada pagi hari ini menerima aduan terkait dengan etika salah satu anggota DPRD. Saat ini persoalannya juga sedang berproses di Polres karena perwakilan keluarga maupun paguyuban kepala desa sudah melaporkannya,” jelas Bambang.
Menurut Bambang, BK DPRD Pati akan segera bergerak setelah menerima kelengkapan dokumen aduan secara terperinci dari masyarakat. Mengingat situasi yang mendesak, pihaknya meminta berkas laporan lengkap segera diserahkan.
“Kami tunggu sampai nanti pukul 14.00 aduannya secara detail seperti apa. Setelah itu akan kami konsultasikan dengan BK dan pimpinan terkait agenda penanganannya,” terangnya.
Bambang menambahkan, pemeriksaan etik tidak dapat diputuskan secara terburu-buru karena BK harus memanggil serta meminta keterangan dari berbagai pihak terkait terlebih dahulu. Apabila terbukti melanggar kode etik, sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga sanksi terberat berupa pemberhentian.
“Sanksi terberat bisa sampai pemberhentian, tergantung nanti prosesnya seperti apa,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa penanganan etik di internal DPRD tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian.
”Proses hukum berdiri sendiri. Kami tidak bisa mencampuri proses di Polres. Kami hanya memproses etik sesuai kewenangan Badan Kehormatan,” pungkasnya.
Reporter: Dimas
Editor: Revan Zaen