Sri Wulan Sosialisasikan UU Tahap 1 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Pati, Soroti Waiting List hingga Kenaikan BPIH

WARTAPHOTO.net. PATI — Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., menggelar Kunjungan Kerja Sosialisasi Undang-Undang Tahap I mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Senin (9/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada Masa Persidangan III Tahun 2026 itu dilaksanakan di rumah Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., mulai pukul 16.00 WIB hingga 19.00 WIB. Sebanyak 83 peserta hadir dalam forum yang dikemas dalam bentuk seminar, diskusi santai, buka puasa bersama, serta santunan anak yatim.

Dalam pemaparannya, Sri Wulan menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 hadir sebagai instrumen penguatan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar lebih transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan jemaah.

“Undang-undang ini dirancang untuk memastikan pelayanan haji dan umrah semakin profesional, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak jemaah. Negara harus hadir memberikan kepastian, baik dari sisi pembiayaan, pelayanan, maupun sistem antrean,” ujar Sri Wulan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat mengemuka. Salah satunya terkait waktu tunggu (waiting list) keberangkatan haji reguler yang dinilai sangat panjang dan kerap berubah.

Sistem waiting list yang terus menjadi perhatian publik setiap tahun dinilai memerlukan transparansi dan pembaruan informasi yang konsisten. Perubahan nomor antrean dari waktu ke waktu mengharuskan calon jemaah untuk aktif memantau status keberangkatan mereka.

“Persoalan waiting list ini memang menjadi atensi serius. Pemerintah harus memastikan sistemnya transparan dan informatif, sehingga calon jemaah tidak merasa kebingungan atau dirugikan,” tegasnya.

Selain itu, kenaikan nilai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terjadi hampir setiap tahun juga menjadi sorotan. Masyarakat berharap adanya formula pembiayaan yang lebih stabil dan terjangkau, tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Sri Wulan menyatakan bahwa DPR RI terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap komponen pembiayaan haji agar lebih efisien dan proporsional.

“Kita ingin biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap rasional. Transparansi komponen biaya menjadi kunci agar masyarakat memahami struktur BPIH secara utuh,” katanya.

Selain aspek pembiayaan dan antrean, peserta juga menyoroti persoalan administrasi yang dinilai masih berbelit-belit serta minimnya sosialisasi kepada calon jemaah haji dan umrah.

Menurut Sri Wulan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengatur lebih tegas mengenai standar pelayanan, sistem digitalisasi administrasi, hingga pengawasan terhadap penyelenggara.

“Dengan regulasi yang lebih komprehensif, kita berharap tidak ada lagi praktik yang merugikan jemaah. Sosialisasi seperti ini penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memastikan implementasi undang-undang berjalan optimal.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad