Serap Aspirasi Warga, Sri Wulan Soroti Biaya Haji hingga Krisis Air Bersih di Kundapil Tahap ke-2

WARTAPHOTO.net. JATENG – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Pati, Blora, Grobogan, dan Rembang), Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (KUNDAPIL) ke-2 pada masa persidangan III Tahun 2026, Tahun Sidang 2025–2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 13–15 Maret 2026 ini dilakukan di luar masa reses dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah di daerah.

Kegiatan hari pertama dilaksanakan di Kabupaten Blora, tepatnya di Aula Kemenhaj Blora, Jumat (13/3/2026). Sebanyak 123 calon jamaah haji mengikuti pembekalan yang menjadi bagian dari agenda kunjungan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sri Wulan menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai kebijakan yang ada masih kerap dirasakan menyulitkan masyarakat.

“Antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun terus meningkat. Namun, hal ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji yang bisa mencapai puluhan tahun menjadi salah satu persoalan utama. Selain itu, pembatasan kuota jamaah turut memperpanjang antrean.

Persoalan lain yang disoroti adalah tingginya biaya perjalanan haji. Perbedaan biaya antara haji reguler dan haji khusus (plus), termasuk perbedaan fasilitas pelayanan, dinilai menjadi beban tersendiri bagi masyarakat.

Tak hanya itu, sejumlah kebijakan administratif juga dianggap memberatkan, seperti kewajiban vaksinasi lengkap yang dinilai perlu disosialisasikan dengan lebih baik agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan calon jamaah.

Kunjungan hari kedua dilanjutkan di Desa Sembaturagung, Kabupaten Pati, Sabtu (14/3/2026), dalam bentuk diskusi santai bersama delapan tokoh masyarakat.

Dalam dialog tersebut, berbagai persoalan mencuat, mulai dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pelayanan rumah sakit, hingga infrastruktur dan pendidikan.

Namun demikian, isu yang paling dominan disampaikan warga adalah terkait kenaikan iuran BPJS dan krisis air bersih yang dikelola oleh PDAM.

Warga mengeluhkan beban iuran BPJS yang semakin meningkat, sementara kualitas layanan kesehatan dinilai belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, distribusi air bersih PDAM juga menjadi perhatian serius, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Selain itu, dalam aspek ekonomi, masyarakat juga mempertanyakan akses terhadap bantuan modal usaha dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan.

Pada hari ketiga, Minggu (15/3/2026), kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Kalikalong, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, bersama para anggota PKH.

Diskusi mengungkap berbagai kendala dalam pelaksanaan program PKH, di antaranya penyaluran bantuan yang belum merata dan ketidaktepatan sasaran penerima.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum akuratnya validasi data, seperti ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu, status graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan, serta perpindahan domisili yang tidak terlaporkan, turut menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan.

Sri Wulan menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkala dan pengawasan yang ketat agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran.

“Pemerintah daerah perlu terus melakukan pendataan ulang dan memastikan validasi data berjalan akurat. Dengan begitu, bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad