Sri Wulan Laksanakan Kundapil Ke-4, Fokus pada Isu Pernikahan Dini, Pendidikan, dan PKH

WARTAPHOTO.net. JATENG.  Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (KUNDAPIL) ke-4 pada masa persidangan III Tahun 2026, tahun sidang 2025–2026. Kegiatan ini berlangsung pada 17–19 April 2026 di Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kunjungan kerja di luar masa reses ini menjadi bagian dari laporan kinerja sekaligus upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di berbagai sektor, mulai dari keagamaan, pendidikan, hingga sosial.

Kegiatan hari pertama dilaksanakan pada 17 April 2026 di Kantor Balai Nikah KUA Cepu, Kabupaten Blora. Dalam diskusi bersama Kepala KUA Cepu beserta jajaran, Sri Wulan menyoroti sejumlah persoalan terkait pernikahan di wilayah tersebut.

Permasalahan yang mencuat antara lain masih tingginya angka pernikahan dini, praktik perjodohan, serta faktor ekonomi dan pengaruh adat masyarakat tertentu. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi KUA dalam menjalankan fungsi pembinaan keluarga.

“Kami melihat pentingnya penguatan edukasi kepada masyarakat terkait batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” ujar Sri Wulan dalam diskusi tersebut.

Selain itu, KUA juga menghadapi kendala internal, terutama keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Di sisi lain, masih ditemukan pasangan yang menikah secara siri dan membutuhkan proses isbat nikah agar mendapatkan pengakuan hukum dari negara.

Pada 18 April 2026, Hj. Sri Wulan melanjutkan kunjungan di Kabupaten Pati dengan berdiskusi bersama Forum Komunikasi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Batangan.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa MI menghadapi persoalan serius terkait pembiayaan operasional dan kesejahteraan tenaga pengajar. Hingga saat ini, tidak terdapat alokasi dana khusus untuk MI, kecuali melalui pengajuan proposal bantuan ke Kementerian Agama.

Namun demikian, bantuan yang diterima dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional. Gaji guru MI sebagian besar masih bergantung pada iuran siswa yang jumlahnya terbatas.

“Dengan jumlah siswa yang relatif sedikit, pendapatan dari iuran tidak mampu menopang kesejahteraan guru. Ini menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan pendidikan di MI, khususnya di pedesaan,” ungkap Sri Wulan.

Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya pengembangan lembaga pendidikan MI, sehingga diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan Kundapil ke-4 ditutup pada 19 April 2026 melalui acara Halal Bihalal bersama anggota SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pati di Pendopo Rumah Aspirasi Sri Wulan, Kecamatan Jakenan.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai permasalahan terkait pelaksanaan PKH turut dibahas, di antaranya penyaluran bantuan yang belum merata, ketidaktepatan sasaran, serta validasi data penerima yang belum optimal.

Beberapa kendala teknis yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Dukcapil, status graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta perpindahan domisili yang tidak terlaporkan.

Sri Wulan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembaruan data secara berkala guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Validitas data menjadi kunci utama. Tanpa data yang akurat, program bantuan sosial berpotensi tidak efektif dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad