
WARTAPHOTO.net. JATENG – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke-3 pada Masa Persidangan III Tahun 2026, Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan ini berlangsung pada 27–29 Maret 2026 di wilayah Daerah Pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Pati dan Blora.
Kundapil yang dilaksanakan di luar masa reses ini menjadi bagian dari laporan kinerja anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau langsung kondisi di lapangan.
Kunjungan pertama dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2026, di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 13.00 WIB tersebut, Sri Wulan menggelar diskusi santai bersama para kepala desa.
Dalam forum tersebut, para kepala desa menyampaikan keresahan terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN, khususnya pengaturan Dana Desa (DD). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu sistem perencanaan desa yang telah berjalan.
Menanggapi hal itu, Sri Wulan menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di tingkat desa. Ia juga mendorong agar aspirasi paguyuban kepala desa, lurah, dan perangkat desa di Dapil Jateng III dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan di tingkat nasional.
Selanjutnya, pada Sabtu, 28 Maret 2026, Sri Wulan melanjutkan kunjungan ke Desa Tambaksari, Kabupaten Blora. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini difokuskan pada peninjauan kandang ternak milik warga penerima bantuan kambing.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Wulan juga bersilaturahmi dengan para penerima bantuan yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program bantuan agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan seperti ini harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Sri Wulan.
Kunjungan ditutup pada Minggu, 29 Maret 2026, dengan diskusi bersama 17 kepala desa di Kecamatan Blora yang berlangsung di Balai Desa Tambaksari.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis mencuat, di antaranya krisis air bersih dan kekeringan yang terjadi secara berkala. Selain itu, masyarakat juga menyoroti praktik pengeboran minyak ilegal di kawasan hutan yang dinilai merugikan lingkungan dan negara.
Permasalahan lain yang turut disampaikan meliputi distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata, sengketa lahan yang berdampak pada akses jalan warga, hingga potensi bencana seperti tanah ambles dan banjir.
Sri Wulan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan legislasi di DPR RI. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mencari solusi yang berkelanjutan.
“Kundapil bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk tanggung jawab kami untuk mendengar, memahami, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Reporter: Revan
Editor: A. Muhammad