Ribuan Nelayan Pati Kembali Gelar Demonstrasi, Ini Tuntutan Mereka

WARTAPHOTO.NET. PATI – Ribuan nelayan Kabupaten Pati yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB), gelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat (13/1/2023) pagi.

Pada aksi itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan agar kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.

Ketua Paguyuban Nelayan Mina Santosa Hadi Sutrisno memaparkan sejumlah tuntutan itu. Antara lain meminta agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak lebih dari 5 persen.

”PP 85 tahun 2021, pascaproduksi kapal 60 GT ke atas dipatok 10 persen. Ini sangat berat sekali,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyoal terkait penerapan Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (E-PIT) yang dinilai memaksa para nelayan untuk menguasai aplikasi tersebut.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk menambah Wilayah Pengelolaan Perikanan. Sebab peraturan yang ada saat ini dinilai sangat membatasi para nelayan.

”Adanya peraturan menteri yang membatasi daerah penangkapan ikan. Di mana Kapal tarik jaring berkantong dulu, wilayahnya ada 711, 712, 713 saat ini ndak ada 713. Kami meminta WPP semakin meluas,” ucapnya.

Hadi juga meminta agar pemerintah menggandeng nelayan dalam membuat kebijakan. Dengan menjaring masukan masyarakat nelayan, maka kebijakan diyakini tidak akan meresahkan.

Dalam hal itu, pihaknya meminta kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dalam yudisial review diajukan sesuai MK inkonstitusional bersyarat.

”Sesuai MK inkonstitusional bersyarat, sampai 2 tahun ada perubahan. Saat ini diganti dengan Perpu nomor 2 tahun 2022,” katanya.

”Namun untuk subsektor perikanan tangkap belum ada kejelasan. Saya takutnya kalau tidak ada partisipasi masyarakat, peraturan ini nanti lemah dan menjadi nelayan sengsara. Kami harapkan pembuatan peraturan lebih mengedepankan partisipasi masyarakat,” imbuhnya.

Reporter: Arton
Editor : A. Muhammad