Inspeksi SPPG di Pati: Plt Bupati Tegaskan Kepala SPPG yang Tidak Melakukan SOP Harus Dipecat

PATI | WARTAPHOTO.NET— Pemerintah Kabupaten Pati bergerak cepat merespons isu kelayakan dan keamanan pangan bagi pelajar. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring langsung ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pati Kota pada Selasa (15/9/2026) siang.

Dalam monitoring terhadap enam SPPG tersebut, Pemkab Pati menemukan sejumlah kejanggalan dan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi masalah kebersihan, penggunaan alat masak yang sudah tak layak, seperti wajan berkerak dan menghitam hingga ketiadaan mesin pengering ompreng.

Selain itu, tim sidak menemukan tidak adanya sekat pemisah antara area pemorsian dan pendinginan makanan, ruang pemorsian yang sempit untuk porsi besar, serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memadai.

“Kami minta maksimal seminggu semua temuan ini harus dibenahi. Kalau minggu depan kami monitoring lagi dan tidak diperbaiki, kami akan rekomendasikan untuk di-suspend sementara,” tegas Risma di hadapan media.

Khusus untuk peralatan dapur yang tidak layak dan tidak steril, Plt Bupati memberi instruksi tegas agar pengelola langsung menggantinya per Rabu (16/9) besok demi mengantisipasi risiko kontaminasi pada makanan anak-anak.

Tak hanya memberikan peringatan di lapangan, Risma juga menekankan pentingnya disiplin tinggi dari para pengelola. Ia menginstruksikan agar kepala SPPG yang terbukti lalai menjalankan SOP langsung diberhentikan dari jabatannya tanpa melalui mekanisme Surat Peringatan (SP).

“Ini bukan masalah coba-coba, ini masalah nyawa. Jadi SOP harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Sekali ada kesalahan, harus dihentikan,” ujar Risma.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh yang menyasar sekitar 172 SPPG di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Upaya ini dilakukan untuk mencegah berulangnya kasus dugaan keracunan makanan di lingkungan sekolah.

Terkait perkembangan evaluasi SPPG di wilayah Gembong yang sempat bermasalah, Risma mengonfirmasi bahwa operasionalnya telah disuspend sementara sembari menunggu hasil pengujian laboratorium dari Provinsi Jawa Tengah.

“Kemarin sudah kita sidak bersama Wakil Kepala BGN. Memang unsur-unsurnya tidak memenuhi, jadi perlu ditutup dulu sampai evaluasinya selesai,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai laporan keracunan yang menimpa sekitar 40 siswa SD di Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, pihak Pemkab bersama Dinas Kesehatan telah turun ke lapangan. Risma mengkonfirmasi bahwa korban keracunan berjumlah 18 anak dan tidak sepenuhnya keracunan dari MBG.

“Nah jadi itu (keracunan) terjadi juga pada anak yang tidak makan MBG. Ada gejala keracunan karena dia makan dari jajanan di luar sekolah. Sudah dipastikan bukan dari MBG-nya yang dari Cluwak. Sudah dicek dari Dinas Kesehatan,” tegasnya.

Langkah penanganan cepat dilakukan dengan membuka hotline khusus bagi masyarakat dan mengambil sampel makanan serta jajanan kemasan untuk diuji di laboratorium. Seluruh korban dilaporkan telah mendapat perawatan dan kondisinya kini membaik.

Editor: A. Muhammad