WARTAPHOTO.NET. PATI – Masyarakat di pedesaan bakal dimudahkan dalam membayar pajak kendaraan. Hal itu seiring dengan adanya Samsat Budiman.
Sebagaimana diketahui, pada Senin (19/6/2023) lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah meluncurkan aplikasi Samsat Budiman. Layanan Itu dapat menjangkau para wajib pajak yang ada di desa.
Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri ini adalah upaya baru yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber daya pelayanan.
Untuk memaksimalkan program tersebut, pemerintah melalui PT Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda), menggelar audiensi dan sosialisasi Samsat Budiman kepada Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Muria Raya, bertempat di Hotel New Merdeka Pati, Selasa (15/8/2023) siang.
“Kegiatan hari ini kita mengumpulkan para kepala desa yang tergabung dalam Papdesi. Jadi dari Papdesi rata-rata mereka punya Bumdes. Bumdes ini kalau dulunya ada KUD, nah dengan data yang saya sampaikan tadi masih sekian juta objek pajak yang tidak menunggak, dan rata-rata mereka ada di desa,” kata perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah, Safarudin S. Pulungan.
“Sementara layanan untuk perpanjangan pajak rata-rata ada di kota, di Samsat. Dengan kita memberdayakan Bumdes maka masyarakat akan semakin mudah dalam membayar pajak melalui samsat budiman. Ini banyak sekali kemudahannya, mudah, cepat, dan murah,” lanjut dia.
Menurut Safarudin, dengan mempermudah masyarakat membayar pajak, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat.
“Jadi dari pada mereka harus datang ke kota, lebih baik mereka lewat Bumdes seperti tadi yang kita sosialisasikan. Bagaimana pentingnya peran Bumdes ini untuk melakukan pelayanan samsat budiman. Di satu sisi lagi tentu akan meningkatkan PAD dari pada pajak kendaraan bermotor,” tutur dia.
Ia menjelaskan, rata-rata masyarakat enggan untuk membayar pajak kendaraan lantaran terkendala dengan jarak. Sebab masyarakat harus datang ke Samsat yang itu berada di wilayah kota.
“Karena kecenderungan masyarakat ini kadang tidak membayar pajak karena nggak ada waktu, jauh, dan malas. Sebetulnya kuncinya ini karena jauhnya titik layanan. Dengan kita dekatkan titik layanan ini minimal di kecamatan atau di desa, maka masyarakat akan semakin mudah menjangkau,” jelas dia.
Namun demikian, lanjut dia, Samsat Budiman ini hanya untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan saja.
“Bumdes ini sebagai kepanjangan tangan dari samsat induk. Memang samsat budiman ini hanya untuk perpanjangan tahunan biasa, karena yang lima tahunan harus ke samsat induk karena ada beberapa registrasi di sana,” ucap dia.
Nantinya melalui pembayaran di Bumdes, biaya administrasi yang dikeluarkan masyarakat juga akan lebih minim jika dibandingkan dengan sistem titip (jasa).
“Ada laku pandai di sana bisa berbisnis lain. Bisa menentukan administrasi lainnya. Dengan samsat budiman ini mereka (masyarakat) kena laku pandai Rp6 ribu. Itu Rp5 ribu ke Bank Jateng, yang Rp1 ribu ke dia (Bumdes). Apa hanya segitu?, tentu tidak, karena bisa menekan biaya administrasi, katakanlah Rp20 ribu, kira-kira seperti itu,” terang dia.
Dia berharap, dengan adanya kemudahan melalui Samsat Budiman ini, masyarakat akan semakin sadar tentang pentingnya membayar pajak.
Reporter : Putra
Editor : Revan Zaen.
