Ribuan Santri Bakal Ikuti Aksi 13 Agustus, Tolak Kenaikan PBB dan Soroti Renovasi Masjid Rp15 M

WARTAPHOTO.net. PATI – Ribuan santri dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati dijadwalkan akan mengikuti aksi demonstrasi damai pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati. Aksi ini digagas oleh Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) sebagai bentuk protes atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dinilai terlalu tinggi dan membebani masyarakat.

Rencana aksi itu dilakukan agar pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mengutamakan musyawarah dalam mengatasi suatu permasalahan.

“Kami tadi hari ini menyampaikan surat izin pemberitahuan kepada Polresta akan mengadakan aksi. Ada beberapa tuntutan, salah satunya adalah kenaikan pajak itu kita menolak, kemudian 5 hari sekolah, arogansi pimpinan,” jelas Koordinator Umum ASPIRASI, Sahal Mahfudh, Rabu (6/8/2025).

Menurut Sahal, pemberitahuan aksi telah disampaikan secara resmi kepada Polresta Pati. Ia menegaskan bahwa aksi ini akan berlangsung secara damai dan tanpa unsur anarkis.

“Insyaallah, kita akan membawa sekitar lima ribuan santri dari seluruh penjuru Pati. Ada yang dari Pati Utara, Selatan, Timur, Barat, juga dari Margoyoso, Cluwak, Tayu, Sukolilo, Kayen, Gabus, Batangan, Juwana, hingga Pati Kota,” tambahnya.

ASPIRASI menolak keras lonjakan nilai PBB-P2 yang diklaim naik antara 250 hingga 1.000 persen di beberapa wilayah. Kenaikan ini dianggap sangat tidak rasional dan membebani, terutama bagi masyarakat kecil.

“Kita minta kenaikan pajak ini ditinjau ulang. Kalau pun harus naik, ya sewajarnya saja, 10 sampai 20 persen itu masih logis,” tegasnya.

Renovasi Masjid 15 Miliar
Tak hanya soal pajak, ASPIRASI juga mempertanyakan rencana renovasi Masjid Agung Pati senilai Rp15 miliar. Mereka menilai proyek tersebut belum mendesak, sementara banyak persoalan lain yang lebih membutuhkan perhatian.

“Masjidnya masih kokoh dan bagus, kenapa mesti direnovasi sebesar itu?  Mohon dipertimbangkan ulang. Lebih baik dana dialokasikan ke hal yang lebih mendesak,” lanjut Sahal.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama terkait kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

“Apa pun yang menyangkut rakyat harus dikomunikasikan. Kita ini punya suara, punya hak untuk bersuara, dan itu yang akan kita suarakan tanggal 13 Agustus nanti,” pungkasnya.

Reporter:  Revan
Editor : A. Muhammad