Warga Asempapan Trangkil Gelar Demo Soroti Transparansi Pembangunan hingga Perdes Haul Mbah Panggeng, Ini Tanggapan Kades

WARTAPHOTO.NET PATI – Sejumlah warga Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Asempapan Bersatu (FMAB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa setempat, pada Kamis (6/11/2025).

Dalam aksi tersebut, warga membawa sejumlah poster dan sound system, serta menyampaikan empat tuntutan, yaitu:

1. Mencopot dan memecat Kades Asempapan
2. Mengusut indikasi mark-up anggaran desa tahun 2020-2025
3. Menghapus Perdes tentang larangan haul makam Mbah Panggeng
4. Menolak aliran limbah dari PG Trangkil yang merugikan petani

Koordinator Aksi, Bayu Iriyanto, mengatakan bahwa warga merasa dirugikan oleh kebijakan kades yang dinilai tidak transparan.

“Tuntutan masalah haul makam, kemudian anggaran desa tahun 2020 sampai 2025, sama aliran limbah dari PG Trangkil ke lahan pertanian warga Asempapan,” katanya.

Bayu menjelaskan bahwa warga berharap agar haul Mbah Panggeng tidak dibarengkan dengan acara sedekah bumi.

“Kita mengadakan acara di makam itu tidak boleh, mengadakan Haul Mbah Panggeng itu dilarang keras tidak diperbolehkan. Alasannya merugikan rakyat,” jelasnya.

Terkait dengan limbah, Bayu mengatakan bahwa dampaknya merugikan petani.

“PG Trangkil berupa cairan, limbah itu merugikan petani tambak sangat merugikan soalnya ikan pada mati semua, dan waktu musim kemarau untuk garam-garamnya tidak bisa untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Bayu juga menyoroti soal pembangunan desa yang dianggap warga tidak transparan.

“Lengserkan kades ini untuk masalah pembangunan desa yang tidak transparan, tidak sesuai prasasti pembangunan di talud, per meter Rp 600 ribu itu nggak masuk akal. Itu tidak mungkin, makanya warga menduga ada unsur korupsi,” ungkapnya.

Menanggapi aksi demo tersebut, Kades Asempapan, Sukarno, menjelaskan bahwa Perdes haul Mbah Panggeng sudah sesuai aturan.

“Inti dalam tuntutan tentang perdes, perdes bukan semata-mata saya sahkan tetapi sudah lewat aturan, kita seluruh elemen masyarakat pemerintah lembaga tokoh agama untuk membahas adanya perdes haul. Hasilnya berdasarkan kesepakatan musyawarah memutuskan acara haul yang biasa dilakukan bulan-bulan Suro dialihkan di bulan Apit yang disatukan dengan acara bersih desa,” katanya.

Sukarno juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sudah dilakukan sesuai aturan.

“Untuk tentang infrastruktur kami selaku penyelenggara desa sudah kami lakukan secara aturan. Rencana pembangunan kita sudah lakukan menghadirkan semua tokoh masyarakat. Sudah kita paparkan infografis desa itu sudah sesuai aturan,” jelasnya.

Terkait dengan limbah dari PG Trangkil, Sukarno mengatakan bahwa petani justru membutuhkan terutama saat musim penghujan.

“Masyarakat sangat membutuhkan limbah PG Trangkil khususnya di musim kemarau. Itu semua dengan limbah air sebelum kepemimpinan saya air selalu selalu masuk dibutuhkan masyarakat. Kita bukan membuat limbah, kita lanjutkan karena bermanfaat dengan masyarakat,” jelasnya.

Reporter : Arton
Editor : A. Muhammad.