Ketua Komisi B DPRD Pati Cium Kejanggalan Anggaran Belanja Pegawai

WARTAPHOTO.NET. ​PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, melontarkan kritik keras terkait temuan kejanggalan dalam ploting anggaran belanja pegawai pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran berjalan dan perencanaan 2025.

​Berdasarkan hasil rapat kerja dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Komisi B menemukan adanya potensi pemborosan anggaran yang berujung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak rasional.

​Muslihan menyoroti adanya selisih yang cukup signifikan antara target capaian kinerja dengan realisasi belanja pegawai. Padahal menurutnya, secara regulasi, belanja pegawai dan tunjangan ASN memiliki standar yang baku.

​”Ada aturan belanja pegawai harus 30 persen, ditambah akres (dana cadangan) sebesar 2,5 persen. Namun, realisasinya justru menyisakan selisih yang luar biasa besar. Di lingkup mitra Komisi B saja, angkanya mencapai lebih dari Rp15 Miliar. Ini baru di satu komisi, belum komisi lainnya,” ungkap Muslihan, Senin (20/4/2026)

​Muslihan membeberkan alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Menurutnya, ada tiga faktor utama yang memicu kegagalan perencanaan ini. Di antaranya mekanisme yang cacat dan minim verifikasi.

​Akibat perencanaan yang tidak cermat ini, Muslihan menilai banyak dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas justru “terkunci” di belanja pegawai yang akhirnya menjadi SiLPA tak produktif.

​”Dana belasan miliar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur yang saat ini masih minim atau dialokasikan ke sektor pendidikan. Sementara saat ini, pihak OPD dan BPKAD justru terkesan saling lempar kesalahan,” lanjut politisi PPP tersebut.

​Pasca sidang paripurna nanti, Komisi B berkomitmen untuk melakukan sinkronisasi total dengan BPKAD guna membenahi sistem perencanaan anggaran ke depan.

“Kami menjalankan fungsi pengawasan. Kritik kami konstruktif, tujuannya agar evaluasi dan rekomendasi ini benar-benar direalisasikan, bukan hanya jadi tumpukan dokumen bacaan. Ke depan, ploting anggaran harus cermat dan hati-hati agar tidak ada uang rakyat yang sia-sia,” tutup Muslihan.