
WARTAPHOTO.NET. PATI – DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar khusus bagi nelayan. Usulan tersebut muncul menyusul tingginya harga solar non-subsidi yang dinilai memberatkan pelaku usaha perikanan dan nelayan.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengatakan keberadaan solar khusus nelayan sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan tangkap sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi aspirasi para nelayan agar segera terealisasi adanya solar atau BBM khusus nelayan,” ujar Mukit.
Menurutnya, kenaikan harga solar non-subsidi yang mencapai sekitar Rp30 ribu per liter telah berdampak pada aktivitas melaut nelayan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT) yang beroperasi di muara Sungai Juwana memilih tidak melaut karena tingginya biaya operasional.
Sebagai wakil rakyat, Mukit mengaku akan terus memperjuangkan aspirasi nelayan kepada pemerintah pusat agar tersedia skema BBM yang lebih terjangkau bagi sektor perikanan.
“Kami meneruskan aspirasi teman-teman nelayan yang menginginkan adanya solar industri khusus untuk nelayan agar mereka dapat tetap beroperasi,” katanya.
Ia menilai penerapan harga solar non-subsidi saat ini sangat membebani pelaku usaha perikanan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik kapal, tetapi juga para anak buah kapal (ABK) yang penghasilannya bergantung pada hasil tangkapan.
Mukit menjelaskan, sistem kerja di kapal nelayan Juwana umumnya menggunakan mekanisme bagi hasil. Karena itu, ketika biaya operasional meningkat dan hasil tangkapan menurun, pendapatan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ikut terdampak.
“Jika harga solar industri tetap tinggi, tentu akan memberatkan pelaku usaha maupun nelayan. Sebab sistem yang berlaku di kapal nelayan Juwana adalah bagi hasil, sehingga dampaknya dirasakan bersama,” pungkasnya.