
WARTAPHOTO.NET. BOGOR – Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan capaian positif dalam upaya pencegahan radikalisme. Berdasarkan Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), nilai IPR Jawa Tengah turun menjadi 10,9 dari sebelumnya 11,4 pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tingkat potensi radikalisme terendah di antara provinsi besar di Pulau Jawa.
Hasil survei tersebut dipaparkan dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei IPR Tahun 2025 yang diselenggarakan BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah melalui forum Kajian Senin Kamis (KSK) pada Kamis (2/7/2026).
Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen TNI Sigit Karyadi, menyatakan bahwa penurunan indeks ini merupakan bukti efektivitas kolaborasi antara pemerintah, FKPT, akademisi, tokoh agama, media, dan masyarakat dalam membangun ketahanan terhadap paham radikal. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa ancaman radikalisme terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial.
”Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara kolaboratif telah memberikan hasil positif. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat kita lengah. Ancaman radikalisme saat ini terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat,” tegas Sigit.
Menurut Sigit, selain ekstremisme berbasis agama, masyarakat juga perlu mewaspadai munculnya berbagai bentuk ideologi ekstrem baru yang menyebar melalui media sosial, platform digital, dan komunitas daring. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, serta pendampingan keluarga menjadi fondasi penting dalam membangun daya tangkal masyarakat.
Sorotan pada Dimensi Sikap dan Aktivitas Digital
Peneliti FKPT Jawa Tengah, Ahmad Ro’uf, menjelaskan bahwa keunggulan Jawa Tengah tidak hanya terlihat dari penurunan nilai IPR secara keseluruhan, tetapi juga dari rendahnya dimensi pemahaman (11,3) dan dimensi tindakan (0,4) yang berada di bawah rata-rata nasional. Rendahnya angka dimensi tindakan menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah relatif mampu menolak keterlibatan dalam aksi radikal secara fisik.
Namun, Ahmad menggarisbawahi dimensi sikap yang masih berada di angka 20,9. Angka ini memerlukan perhatian bersama karena menunjukkan masih adanya potensi intoleransi yang perlu ditekan melalui edukasi berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Selain itu, Ahmad juga menyoroti tingginya aktivitas masyarakat dalam mengakses informasi keagamaan melalui internet. Hasil survei menunjukkan 68 persen responden mencari konten keagamaan secara daring, dan 20 persen di antaranya turut menyebarluaskan kembali konten tersebut kepada orang lain.
”Penting untuk terus mengampanyekan gerakan literasi digital Saring Sebelum Sharing agar masyarakat lebih bijaksana dalam melihat dampak informasi serta memastikan kebenarannya sebelum membagikannya ke jejaring sosial,” ujarnya.
Strategi Pencegahan ke Depan
Senada dengan hal itu, anggota Tim Review Survei IPR Nasional, Lilik Purwandi, mengingatkan agar capaian positif ini menjadi motivasi untuk memperkuat upaya pencegahan, bukan justru menurunkan kewaspadaan. Melalui kolaborasi multipihak yang lebih efektif, target ke depan adalah menurunkan IPR melampaui capaian terbaik sebelumnya.
Lilik menambahkan, strategi pencegahan ke depan perlu difokuskan pada penguatan dimensi sikap melalui peningkatan toleransi, moderasi beragama, literasi digital, penguatan wawasan kebangsaan, serta optimalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Kelompok prioritas yang disasar meliputi perempuan, generasi muda, masyarakat perkotaan, dan pengguna media sosial.
Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Jawa Tengah, Hamidulloh Ibda menilai, hasil survei ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki modal sosial yang kuat dalam menjaga stabilitas keamanan.
”Secara riil atau dalam hal tindakan, masyarakat Jawa Tengah tergolong sangat damai. Namun, dalam ranah kognitif dan afektif, potensi intoleransi dan radikalisme masih muncul di permukaan. Karena itu, penguatan nilai-nilai toleransi harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” tutur Hamidulloh.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperbanyak produksi konten moderasi beragama yang relevan bagi generasi muda, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Jawa sebagai benteng ketahanan. Menurutnya, keluarga merupakan ruang pertama dan utama untuk menanamkan toleransi, cinta tanah air, serta semangat kebangsaan demi mencegah penyebaran paham radikal sejak dini.
Hasil Survei IPR Tahun 2025 menjadi pengingat bahwa keberhasilan menjaga situasi Jawa Tengah tetap aman dan kondusif merupakan hasil kerja keras bersama. Dengan mempertahankan capaian pada dimensi pemahaman dan tindakan, serta memperkuat dimensi sikap, Jawa Tengah diharapkan semakin tangguh menghadapi dinamika ancaman radikalisme dan terorisme di masa depan.
(*/wartaphoto).