DPRD Pati Soroti Minimnya Kehadiran Kepala OPD dalam Rapat Paripurna

WARTAPHOTO.NET. PATI – Minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan menurunnya disiplin birokrasi sekaligus berpotensi mengganggu sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pantauan pada rapat paripurna DPRD Pati, hanya beberapa kepala OPD yang hadir mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Candra. Berbeda dengan pelaksanaan rapat pada periode sebelumnya, mayoritas pimpinan OPD, Sekretaris Daerah (Sekda), hingga para asisten kini tidak tampak mengikuti jalannya sidang secara langsung.

Dalam forum tersebut, kursi yang biasanya ditempati Sekda dan para asisten terlihat kosong. Berdasarkan daftar hadir, hanya lima pimpinan OPD yang mengikuti rapat, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara OPD lainnya diwakili oleh sekretaris dinas maupun kepala bidang.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Suharmanto, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran kepala OPD dalam rapat paripurna bukan hanya terjadi sekali, tetapi telah berulang dalam beberapa agenda DPRD.

“Rapat paripurna merupakan agenda resmi yang sangat penting karena membahas kebijakan daerah, termasuk pertanggungjawaban APBD dan arah pembangunan. Kehadiran pimpinan OPD seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus penghormatan terhadap lembaga DPRD maupun kepala daerah,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu menilai, apabila ketidakhadiran pimpinan OPD dilakukan tanpa alasan yang jelas, kondisi tersebut menjadi persoalan kedisiplinan dan etika birokrasi yang perlu mendapat perhatian.

“Kalau memang ada tugas lain tentu bisa dipahami. Tetapi ketika hampir seluruh OPD hanya mengirim perwakilan, tentu ini menimbulkan pertanyaan. Jangan sampai budaya disiplin dalam birokrasi menjadi longgar,” katanya.

Selain itu, Suharmanto juga menyoroti absennya Sekretaris Daerah dalam rapat paripurna. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator aparatur sipil negara (ASN) sehingga seharusnya memberikan teladan dalam menghadiri agenda resmi pemerintahan.

“Posisi Sekda sangat penting sebagai penggerak birokrasi. Kehadiran dalam forum resmi seperti paripurna menjadi contoh bagi seluruh ASN. Karena itu, saya berharap ke depan hal seperti ini tidak kembali terulang,” ungkapnya.

Ia berharap Plt Bupati Pati melakukan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan pimpinan OPD agar koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD tetap berjalan optimal.

“Kami berharap ada evaluasi agar seluruh OPD kembali disiplin menghadiri agenda resmi pemerintahan. Hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat penting demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.