Hindari Penyimpangan, DPRD Pati Siap Awasi Ketat Pelaksanaan Program MBG

WARTAPHOTO.NET. PATI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Hardi menegaskan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati agar berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Menurut Hardi, DPRD mendapat arahan untuk memastikan program MBG terlaksana dengan baik, mulai dari kualitas makanan hingga kesesuaiannya dengan standar operasional prosedur (SOP). Pengawasan tersebut dilakukan agar tujuan program dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak dapat tercapai.

“Memang dari pusat kami diperintahkan untuk mengawasi jalannya Program MBG di Kabupaten Pati. Harapannya program ini tetap berjalan dengan baik dan menu yang disajikan sesuai SOP,” ujar Hardi.

Ia menekankan bahwa pemenuhan standar gizi menjadi aspek utama dalam pelaksanaan MBG. Oleh karena itu, makanan yang diberikan kepada para siswa harus memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan anak.

“Standar gizi itu memang sangat diperlukan oleh anak-anak. Karena itu makanan yang diberikan harus baik dan bergizi,” katanya.

Untuk memastikan seluruh penyelenggara Program MBG mematuhi aturan, DPRD Kabupaten Pati berencana melakukan inspeksi langsung ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau penyelenggara MBG di daerah.

Langkah tersebut, lanjut Hardi, bertujuan memastikan setiap pengelola menjalankan program sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Nanti kami akan turun langsung ke lokasi-lokasi MBG agar para penyelenggara benar-benar mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat sesuai SOP yang berlaku,” tegasnya.

Hardi berharap melalui pengawasan yang dilakukan DPRD, pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pati dapat berlangsung secara optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para peserta didik melalui penyediaan makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.

Diberitakan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan namun diperketat. Beliau memerintahkan kepala daerah (gubernur hingga kepala desa) dan aparat keamanan turun langsung memeriksa dapur-dapur MBG, serta mencopot pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang terlibat korupsi untuk membersihkan program dari penyimpangan.