Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fraksi Golkar DPRD Pati Beri Empat Catatan untuk Pemkab Pati

WARTAPHOTO.NET. PATI – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pati menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski demikian, Fraksi Golkar memberikan empat rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pati sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pati, Endah Sriwahyuningati, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD.

Endah mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah Fraksi Partai Golkar mengikuti seluruh tahapan pembahasan, mulai dari penjelasan Plt Bupati Pati, penyampaian pandangan umum fraksi, hingga pembahasan bersama jajaran eksekutif dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Rekomendasi pertama yang disampaikan Fraksi Golkar berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi akar persoalan secara komprehensif, terukur, dan sistematis untuk memperbaiki sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dapat kembali diraih pada tahun berikutnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pemerintah daerah diminta lebih cermat memisahkan dan menganalisis komponen SiLPA yang bersifat terikat maupun tidak terikat agar dapat menjadi dasar penyusunan perencanaan anggaran yang lebih efektif, dinamis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Di bidang pendapatan daerah, Fraksi Golkar mendorong pemerintah melakukan berbagai inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal. Upaya tersebut di antaranya melalui perluasan digitalisasi layanan pemerintahan serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya konsistensi dalam mengalokasikan belanja daerah secara produktif dan berkelanjutan. Menurut Endah, anggaran harus diarahkan secara proporsional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

Fraksi Partai Golkar berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mewujudkan pengelolaan APBD yang semakin akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.