DPRD Pati Dorong Penyerapan Telur untuk MBG Harus Merata

WARTAPHOTO.NET. PATI – DPRD Kabupaten Pati meminta penyerapan telur untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara merata dengan melibatkan kelompok peternak unggas di berbagai wilayah. Kebijakan tersebut dinilai penting agar program MBG turut memberikan dampak ekonomi bagi peternak lokal.

Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mengatakan penyerapan telur tidak seharusnya hanya mengandalkan satu asosiasi peternak. Menurutnya, banyak kelompok dan komunitas peternak unggas di Kabupaten Pati yang perlu mendapat kesempatan memasok kebutuhan telur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Muslihan saat mendampingi Plt Bupati Pati dalam audiensi tindak lanjut aksi damai Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati. Pertemuan tersebut turut melibatkan Asosiasi Peternak Unggas, mitra SPPG se-Kabupaten Pati, Korcam SPPI MBG Kabupaten Pati, serta Forkopimda Kabupaten Pati.

Menurut Muslihan, persoalan harga penyerapan telur menjadi salah satu keluhan yang disampaikan peternak. Sebelumnya, harga yang menjadi acuan disebut berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram berdasarkan informasi dari Disperindag.

Namun, dalam audiensi tersebut disampaikan adanya ketentuan dari pemerintah provinsi yang menetapkan harga penyerapan telur sebesar Rp26 ribu per kilogram.

“Yang semula keluh kesahnya terkait dengan harga telur dari penyerapan di MBG, yang semula kurang lebih Rp24 ribu dari Disperindag, tetapi sudah ada surat yang ditentukan oleh provinsi yaitu Rp26 ribu per kilo,” ujar Muslihan.

Selain persoalan harga, ia menilai pemerataan penyerapan perlu menjadi perhatian. Kabupaten Pati memiliki banyak komunitas dan kelompok peternak yang tersebar di berbagai kecamatan.

Muslihan menyebut sejumlah kelompok peternak yang berada di sekitar SPPG bahkan telah memiliki koperasi yang bergerak dalam penyerapan telur. Karena itu, diperlukan koordinasi agar keberadaan kelompok tersebut dapat diakomodasi dalam rantai pasok MBG.

“Harapan kami penyerapan ini tidak hanya di satu asosiasi. Di Pati ini banyak peternak komunitas yang berada di masing-masing daerah. Di daerah yang dekat dengan SPPG sudah ada koperasi yang membidangi penyerapan telur,” jelasnya.

Ia juga meminta asosiasi peternak yang mengikuti audiensi membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok peternak di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman terkait mekanisme penyerapan telur untuk kebutuhan MBG.

“Harapan kami asosiasi ini juga berkomunikasi dengan beberapa kelompok yang ada di daerah masing-masing, supaya tidak terjadi miskomunikasi bahwa yang datang hanya satu asosiasi, tetapi komunitasnya banyak yang tidak terserap,” katanya.

Muslihan menegaskan DPRD Pati mendorong agar kebutuhan telur untuk SPPG dapat dipenuhi terlebih dahulu dari peternak lokal. Dengan penyerapan yang merata, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak di Kabupaten Pati.

“Harapan kami sekabupaten ini terserap semuanya, supaya nanti tidak menyerap dari luar daerah Kabupaten Pati,” pungkasnya.