DPRD Pati Dorong Penambahan Pos dan Armada Damkar pada 2027

WARTAPHOTO.NET. PATI – Upaya mempercepat penanganan kebakaran di Kabupaten Pati didorong melalui penambahan pos pemadam kebakaran (Damkar) dan armada. DPRD Pati mengusulkan pembangunan pos Damkar di wilayah Kawedanan Tayu dan Jakenan sebagai bagian dari penguatan layanan kebencanaan pada 2027.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Suwarno, mengatakan keberadaan pos Damkar di dua wilayah tersebut penting untuk memperpendek jarak jangkauan pelayanan. Dengan demikian, petugas diharapkan dapat lebih cepat tiba di lokasi ketika terjadi kebakaran.

“Harapan kami penambahan pos Damkar di Kawedanan Tayu dan Jakenan bisa dilaksanakan pada tahun 2027. Ini penting karena semakin dekat jangkauan pelayanan, semakin cepat pula petugas bisa merespons ketika terjadi kebakaran,” ujar Suwarno.

Selain penambahan pos, Suwarno juga mendorong pemerintah daerah menambah armada pemadam kebakaran. Saat ini, jumlah kendaraan Damkar yang tersedia disebut mencapai 10 unit.

Ia berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan menjadi 12 unit untuk mendukung pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

“Kalau sekarang ada 10 unit, idealnya ke depan bisa ditambah menjadi 12 unit. Penambahan ini perlu disesuaikan dengan luas wilayah Kabupaten Pati dan kebutuhan pelayanan di lapangan,” jelasnya.

Menurut Suwarno, penguatan layanan Damkar tidak cukup hanya dengan menambah pos. Ketersediaan armada juga harus disesuaikan agar setiap pos memiliki dukungan kendaraan yang memadai.

Dengan persebaran pos dan armada yang lebih merata, petugas tidak harus selalu mengandalkan kendaraan dari pusat pelayanan ketika menerima laporan kebakaran di wilayah yang jauh.

Suwarno menilai kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah api meluas dan menekan potensi kerugian masyarakat. Karena itu, kebutuhan sarana dan prasarana Damkar dinilai perlu masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah 2027.

“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran petugas terkendala jarak atau keterbatasan armada. Karena itu, kami mendorong agar kebutuhan pos maupun unit kendaraan ini benar-benar diprioritaskan dalam perencanaan 2027,” pungkasnya.