Krisis Air Bersih Melanda Pati, 75 Desa Terdampak

PATI | WARTAPHOTO.NET – Dampak kemarau panjang di Kabupaten Pati kian mengkhawatirkan. Dalam tiga bulan terakhir, krisis air bersih telah melanda 75 desa di 12 kecamatan. Dari jumlah tersebut, tujuh kecamatan berada di zona hitam dengan tingkat kekeringan paling parah.

​Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati per 14 Oktober 2026, krisis air bersih melanda 12 dari 21 kecamatan di daerah berjuluk Bumi Mina Tani tersebut. Tujuh kecamatan yang masuk zona hitam meliputi Jakenan (14 desa), Winong (11 desa), Gabus (10 desa), Pucakwangi (10 desa), Jaken (9 desa), Tambakromo (8 desa), dan Kayen (7 desa).

​Sementara itu, wilayah kekeringan tingkat ringan atau zona kuning tersebar di lima kecamatan, yaitu Dukuhseti (2 desa), serta Tayu, Pati, Batangan, dan Sukolilo masing-masing satu desa. Akibat bencana ini, sebanyak 45.618 jiwa dari 13.698 kepala keluarga (KK) bergantung sepenuhnya pada pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

​Sebagai penanganan darurat, BPBD Kabupaten Pati telah menyalurkan 620 tangki air bersih atau setara 2.917.000 liter. Pasokan air juga disalurkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Pati sebanyak 358 tangki atau setara 1.790.000 liter. Angka distribusi tersebut masih dinamis dan belum termasuk bantuan dari berbagai organisasi, relawan, maupun pihak swasta.

​Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menegaskan bahwa penanganan dan penyaluran air bersih terus dilakukan setiap hari.

​”Ya, (bantuan air dikirim) terus sampai nanti musim hujan tiba. Selama masyarakat masih butuh, ya tetap disalurkan,” ujar Martinus saat dihubungi melalui telepon, Jumat (16/10/2026).

​Martinus menambahkan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga November. Oleh karena itu, jumlah desa terdampak kekeringan berpotensi terus bertambah.

​”Prakiraan hujan untuk wilayah Pantura Timur termasuk Pati, Rembang, dan Blora, baru dimungkinkan pada pertengahan November. Wilayah ini menjadi yang paling akhir menerima hujan di Jawa Tengah,” jelas dia.

​Di tengah upaya distribusi air bersih yang terus berjalan, penanganan darurat ini menghadapi kendala anggaran. Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp250 juta yang diajukan sejak awal Agustus lalu belum dapat dicairkan karena masih dalam proses peninjauan (review) oleh Inspektorat Daerah.

​”Kami mengajukan BTT sejak 7 Agustus dan prosesnya sudah berjalan dua bulan. Saat ini tahapannya masih di-review oleh Inspektorat,” pungkas Martinus.

Reporter: Putra
Editor: A. Muhammad