Dukung Regsosek, Pemkab Harapkan Data Kemiskinan di Pati Valid

WARTAPHOTO.NET. PATI – Pemerintah Kabupaten Pati berharap registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mampu mencakup data-data kemiskinan di daerah.

Khususnya data terkait keluarga miskin agar benar-benar valid, mulai dari tingkat keluarga miskin ekstrim, hingga miskin biasa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati  Jumani mengatakan, pemerintah menekankan pentingnya pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh diciptakan agar perlindungan sosial tepat sasaran. Inisiatif Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS dilakukan sebagai sinergi kolaborasi multi kementerian/lembaga dalam penyediaan data berkualitas.

“Regsosek tujuannya kan satu data. Kemudian tujuan besarnya untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Keuntungannya sangat besar nanti dari pendataan secara nasional, dan tujuannya satu data kalau untuk perlindungan sosial itu. Nanti kita bisa data keluarga miskin lebih valid. Dan data valid untuk yang miskin dari tingkat ekstrim sampai yang tingkat biasa,” kata dia saat menghadiri kegiatan media gathering dan sosialisasi Mencatat untuk Membangun Negeri di Hotel New Merdeka Pati, Selasa (18/10/2022).

Melalui data yang valid, lanjut Jumani, pemerintah bisa melaksanakan program dan kegiatan termasuk anggarannya lebih jelas dan terukur.

Jumani menegaskan, melalui regsosek ini pula, diharapkan dapat menyediakan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Serta untuk menyelesaikan itu semua, by name by address sudah ada. Termasuk data-data miskinnya dari berbagai sisi.

“Itu nanti tercover melalui regsosek ini. Jadi miskinnya nanti dari tidak punya kerja dari rumahnya dari pekerjaanya dan sebagainya, nanti terdata di situ. Kita melihat sekarang ini data kemarin diambil dari Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS), dan kita temukan di lapangan itu banyak permasalahan,” jelas dia.

Jumani menilai, sejauh ini terdapat beberapa permasalahan terkait perlindungan sosial itu. Mulai adanya warga yang mungkin berhak menerima bantuan tapi tidak terdata, ada perubahan status ekonominya, dari yang semula mampu menjadi miskin, serta keberpihakan pemangku kebijakan di tingkat desa sehingga orang mapu yang sebetulnya tidak mampu tapi menerima bantuan karena pendukungnya.

Reporter : Arton
Editor : A. Muhammad.