Rais Syuriyah PCNU Pati Ingatkan Pentingnya Berpolitik Ala Santri

WARTAPHOTO.NET. PATI – Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati adakan dialog kebangsaan bertajuk “Etika Santri Berpolitik Ala Imam Ghazali”.

Kegiatan yang berlangsung di aula PCNU Pati, pada Sabtu (21/10/2023) pagi itu digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2023.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Rais Syuriah PCNU Pati, Ketua Tanfidziyah beserta para pengurus, hingga para ketua atau perwakilan Badan Otonom (Banom) dan Lembaga NU Pati.

Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Pati, KH. M. Aniq Muhammadun menyampaikan, tema yang diusung ini sangatlah tepat. Mengingat, sebentar lagi akan memasuki tahun Politik.

“Tema yang tepat untuk didialogkan sebab sebentar lagi kita akan memasuki tahun Politik. Ada Pilpres (pemilihan presiden), Pileg (pemilihan legislatif). Semoga semua itu bisa berjalan dengan baik,” kata dia.

Pada kesempatan ini,KH. Aniq mengingatkan agar warga nahdliyin mengetahui etika santri dalam berpolitok.

“Seperti berpolitik ala Imam Ghazali yang akan kita dialogkan nanti, ini harus kita cermati betul. Jadi kalau kita berbicara politik, itu ibarat sebuah alat, bisa jadi baik dan jelek, tinggal siapa yang menggunakan,” terang beliau.

“Kita sebagai santri harus tahu politik dan harus berpolitik. Tapi harus berpolitik ala santri. Kita harus benar-benar hati-hati. Sebab orang sekarang kadang pandai mengkaji tapi amaliyahnya itu kosong. Jadi kita kaji, pahami, dan kita laksanakan,” lanjut KH. Aniq.

Selain mengingatkan soal pentingnya politik ala santri, Ia juga berharap agar warga NU Pati selalu mengedepankan etika ketika melaksanakan suatu kegiatan.

“Harapan saya utamanya warga NU di Pati ketika berkegiatan baik hari santri maupun yang lain, jangan sampai NU diolok-olok orang lain. Maka bagaimanapun saya mengimbau dan mengingatkan. Kita bermaksud untuk baik kapan pun dan di manapun,” imbau KH. Aniq.

Adapun 9 pedoman berpolitik bagi warga NU, berdasarkan keputusan Muktamar NU Ke-28 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Jogyakarta, antara lain:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pilitik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5.Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

6.Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah .

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan saling menghargai sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Reporter : Putra
Editor : A. Muhammad