Firman Soebagyo Menilai Pinjaman Rp6,49 Triliun dari Spanyol untuk KKP Tidak Urgen

WARTAPHOTO.net.Jakarta — Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman luar negeri senilai Rp6,49 triliun dari dua lembaga keuangan Spanyol, yakni Instituto de Credito Oficial (ICO) dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pinjaman dari ICO sebesar EUR 150,8 juta (sekitar Rp2,9 triliun), sedangkan dari BBVA sebesar EUR 189 juta (sekitar Rp3,6 triliun). Total pinjaman mencapai Rp6,49 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan bahwa pinjaman ini belum mendesak dan hanya menambah beban utang negara di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Dilihat dari urgensinya, proyek ini belum perlu dibiayai dengan utang luar negeri. Anggaran KKP yang ada sebenarnya masih bisa digunakan untuk penguatan program rutin, termasuk pengadaan kapal dengan memaksimalkan produk dalam negeri,” kata Firman saat dihubungi media.

Ia juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mendorong kemandirian bangsa. “Presiden sudah menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan menghindari budaya berutang,” lanjutnya.

Firman menambahkan, dengan sistem anggaran terpadu (unified budget) dan keterbatasan dana, pinjaman baru seperti ini justru bisa mengganggu alokasi anggaran dari sumber Rupiah Murni (RM) yang sudah dialokasikan untuk program prioritas.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa proyek MFISS tidak pernah dibahas bersama Komisi IV DPR RI. “Ini mengindikasikan kurangnya keterbukaan dari pihak KKP terkait skema pembiayaan proyek ini,” ujarnya.

Firman juga menduga ada pihak-pihak tertentu yang bermain di balik persetujuan pinjaman ini. “Kami mencurigai adanya broker yang mengambil keuntungan dari proyek ini melalui skema fee,” katanya.

Komisi IV DPR RI, lanjut Firman, akan segera mempelajari secara menyeluruh untung rugi pembiayaan proyek MFISS melalui pinjaman luar negeri. “Kami akan telaah secara detail aspek plus-minusnya,” tutupnya.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad