Eks Pegawai RSUD Soewondo Pati Bakal Gabung Demo 13 Agustus, Tuntut Kembalikan Pekerjaan

WARTAPHOTO.net. PATI – Ratusan mantan pegawai honorer RSUD RAA Soewondo Pati akan bergabung dalam aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati. Mereka mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan Bupati Pati Sudewo.

Sabtu malam (9/8/2025), perwakilan mereka mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Kantor Bupati Pati. Spanduk yang dibentangkan berisi tuntutan tegas: “Kembalikan pekerjaan kami, atau turunkan bupati” serta “Kembalikan Status Kerja Kami yang Kaurampas Atas Nama Kebijakan Politik yang Arogan”.

Mereka menamakan diri Korban PHK BLUD RSUD Soewondo Pati. Salah satu perwakilan, Ruha, mengaku telah bekerja 20 tahun di RSUD, namun diberhentikan tanpa pesangon, tanpa pengalihan kerja, dan tanpa penghargaan. Menurutnya, 220 pegawai termasuk dirinya menjadi korban kebijakan perampingan pegawai oleh Bupati.

Mereka diberhentikan setelah dinyatakan tidak lolos dalam tes seleksi “karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap RSUD RAA Soewondo Pati” pada April 2025 lalu.

Ruha menilai tes tersebut tidak transparan dan penuh kecurangan. Ia mengaku heran peserta yang mencontek bahkan yang tertangkap curang justru lolos seleksi.

“Bagi saya tes itu tidak fair, karena saat pengumuman hasil tes, tidak jelas poin atau skornya. Hanya ada nama dan keterangan lolos dan tidak lolos,” tutur dia.

Ruha menuturkan salah satu kejadian yang membuatnya geleng-geleng kepala.

“Waktu itu tes adu daya ingat. Harusnya tidak boleh menulis apa pun, tapi dia menulis. Ketahuan sama pengawas, jawabannya diambil dan masuk berita acara, tapi dia malah lolos,” jelas dia.

Hal itulah yang membuat Ruha menyimpulkan bahwa tes tersebut penuh kecurangan.

Ruha mulai bekerja pada 1 Juli 2005 sebagai rohaniawan dan kontraknya selalu diperpanjang hingga 1 Juli 2025. Ia menyebut 10 dari 220 korban memiliki masa kerja 20 tahun, lainnya 10–18 tahun.

Korban PHK lain, Siswanto, mempertanyakan alasan efisiensi anggaran karena belakangan beredar kabar RSUD akan merekrut pegawai baru.

Ia juga merasa sakit hati dengan pernyataan Bupati yang menuding pegawai honorer masuk tanpa seleksi atau dengan suap. Siswanto mengaku masuk melalui tes resmi dan kini tinggal menunggu waktu di-PHK pada 31 Agustus mendatang.

“Pak Sudewo pernah bilang, karyawan honorer di Soewondo masuknya sogok-menyogok, bledang-bledeng (asal masuk), padahal kami tidak pernah pakai uang masuknya. Kalau yang angkatan baru saya tidak tahu,” ucap dia.

Siswanto menegaskan, dirinya dan teman-temannya yang sudah bekerja bertahun-tahun masuk secara murni lewat mekanisme tes.

Mulanya, pada 2006 dia masuk sebagai cleaning service. Lalu, antara tahun 2012 atau 2013, dia ikut mendaftar seleksi penerimaan pegawai baru.

Bupati Sudewo sebelumnya menyatakan jumlah pegawai honorer RSUD berlebih, mencapai lebih dari 500 orang, padahal idealnya hanya 200-an.

Menurutnya, kelebihan tenaga honorer membebani keuangan rumah sakit dan menurunkan kualitas pelayanan. Ia mengklaim seleksi pegawai tetap dilakukan secara adil dan objektif, dan yang tidak lolos diberhentikan.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad