Firman Soebagyo: Tidak Ada Gunanya KNMP Dibangun di Banyutowo Kalau Tanpa Breakwater

WARTAPHOTO.net. PATI — Anggota MPR RI sekaligus DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Firman Soebagyo, S.H., M.H., menggelar Sosialisasi MPR RI bertajuk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Empat Konsensus Dasar Bangsa di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jumat (13/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan MPR RI agar semakin dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat desa.

Dalam pemaparannya, Firman menegaskan pentingnya terus memperkuat wawasan kebangsaan di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan tantangan pembangunan di lapangan. Menurutnya, Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) tidak boleh berhenti pada tataran konsep, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Firman mencontohkan bagaimana nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat diimplementasikan secara nyata melalui program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar warga, termasuk masyarakat pesisir dan nelayan. Ia menekankan bahwa keadilan bukan sekadar slogan, melainkan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi lokal.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Hadi Santosa, serta unsur muspika setempat. Mengawali sambutan, Kepala DKP Pati menyampaikan laporan perkembangan terkini Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Banyutowo.

Ia menjelaskan bahwa Banyutowo menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Pati yang memperoleh bantuan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini. Program tersebut bertujuan mentransformasi kampung nelayan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing.

Fasilitas standar dalam pembangunan KNMP meliputi infrastruktur dasar seperti dermaga, tambatan perahu, dan turap; fasilitas ekonomi berupa tempat pelelangan ikan (TPI), gudang beku, pabrik es, serta pusat kuliner; fasilitas pelatihan dan sosial seperti balai pelatihan, balai nelayan, dan MCK; hingga infrastruktur pendukung berupa IPAL, menara pandang, docking kapal, dan perkantoran. Seluruh fasilitas tersebut dikelola oleh koperasi nelayan guna meningkatkan kesejahteraan dan daya saing nelayan.

Namun demikian, Hadi Santosa menyampaikan masih terdapat dua fasilitas vital yang belum tersedia, yakni breakwater atau pemecah gelombang serta jetty sebagai jembatan tambat labuh.

Ia juga melaporkan bantuan lain yang telah diterima nelayan Banyutowo, termasuk mesin perahu 24 PK dan peralatan jaring. Selain itu, untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), telah diterima perlengkapan perkantoran yang lengkap dan modern.

“Ini suatu berkah juga bagi KDMP. Di Pati ini, 400 KDMP yang dapat perlengkapan perkantoran modern, teknologi modern, hanya KDMP Banyutowo. Terima kasih kepada Pak Firman untuk semuanya ini,” ucapnya.

Menutup laporannya, Hadi Santosa berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. “Yang penting bukan pada saat pembangunannya, tapi pada saat selesai pembangunan ini, semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya.

Breakwater Krusial

Menanggapi pernyataan tersebut, Firman Soebagyo menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan breakwater yang dinilainya sangat krusial bagi keberlanjutan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Dan mengenai breakwater, saya sudah sampaikan kemarin, semua Dirjen hadir, Pak Sekjen hadir, saya minta breakwater agar dikembalikan lagi, diadakan lagi. Jadi breakwater saya minta dikembalikan lagi dan diadakan lagi,” tegas Firman.

“Entah bagaimana caranya, saya minta dikembalikan dan dibangun lagi. Karena breakwater itu yang paling utama. Insyaallah kami akan kawal terus. Oleh karena itu nanti Pak Kades, saya akan ke lapangan, nanti kita sama-sama ke sana, akan saya lihat lagi dan akan saya sampaikan kepada Menteri, kondisi riilnya seperti apa,” ujarnya.

Menurut Firman, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program Presiden yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, tanpa keberadaan breakwater, manfaat program tersebut dinilainya tidak akan optimal.

“KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih) ini adalah program Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden itu adalah program-program yang diberikan kepada masyarakat itu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan daripada nelayan. Nah, kalau breakwater-nya itu, pemecah ombak itu tidak ada, ya menurut kami, enggak ada gunanya, mubazir,” katanya.

Ia bahkan mengaku kecewa atas terhentinya pembangunan tersebut di tengah jalan. “Oleh karena itu, kami keras. Untung ada yang menyampaikan kepada kami, kami keras. Bahkan saya juga menyampaikan kekecewaan kami sebagai anggota DPR yang ikut menyetujui rencana kerja itu, tiba-tiba seperti ditinggalkan di tengah jalan,” ungkapnya.

Firman juga menyampaikan kabar baik terkait peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Untuk Kementerian Kelautan, yang kemarin hanya dapat alokasi 3 triliun, dan kemudian kita perjuangkan, terus kita kawal, Alhamdulillah Bapak Presiden Pak Prabowo menyetujui untuk KKP tahun ini 13,5 triliun. Jadi ada kenaikan 10 triliun,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut membuka peluang semakin banyaknya program untuk nelayan ke depan. “Artinya bahwa program-program ke depan nanti untuk nelayan itu akan semakin banyak. Akan semakin banyak,” pungkas Firman.

Reporter: Revan
Editor: A. Muhammad