Sosialisasi MPR RI di Dukuhseti Pati, Firman Soebagyo Tegaskan Pentingnya Ideologi Kebangsaan

WARTAPHOTO.net. PATI — Anggota MPR RI sekaligus DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Firman Soebagyo, S.H., M.H., kembali menegaskan pentingnya penguatan Empat Pilar Kebangsaan melalui kegiatan Sosialisasi MPR RI bertema Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Empat Konsensus Dasar Bangsa. Kegiatan tersebut digelar di Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Sabtu, (13/12/2025) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ideologi masyarakat di tengah perkembangan zaman.

Dalam kegiatan itu, Firman menyampaikan bahwa nilai-nilai kebangsaan harus terus disosialisasikan secara berkelanjutan karena menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, tantangan global dan kemajuan teknologi membawa dampak langsung terhadap pemahaman ideologi masyarakat.

“Empat Konsensus Dasar Bangsa adalah ideologi bangsa, sehingga harus terus-menerus disosialisasikan. Survei menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat menjalankan 4 pilar makin terdegradasi. Salah satu yang menghempaskan adalah kemajuan teknologi,” ujar Firman.

Ia menjelaskan, derasnya arus informasi digital tanpa filter yang memadai berpotensi mengikis nilai persatuan, toleransi, dan kebinekaan. Oleh karena itu, Empat Pilar Kebangsaan perlu terus ditanamkan hingga ke tingkat desa agar masyarakat memiliki pegangan yang kuat dalam menyikapi perubahan.

Firman menyoroti penerapan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, yang menurutnya sering menghadapi tantangan akibat lemahnya komunikasi publik. Ia menyinggung peristiwa di di Pati yang sempat memicu aksi demonstrasi besar hingga menjadi perhatian luas.

“Pemerintah punya konsep pembangunan, tetapi karena kurang sosialisasinya maka terjadi gejolak. Ini murni akibat kesalahpahaman,” katanya.

Firman menambahkan, situasi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan penyesuaian pemerintahan, termasuk efisiensi anggaran yang berdampak hingga ke daerah. Kondisi itu, menurutnya, kerap berujung pada kebijakan fiskal yang langsung dirasakan masyarakat.

“Karena penyesuaian pemerintahan, ada efisiensi pemerintah, pemda ramai-ramai menutup APBD. Akhirnya karena rakyat minta hasil instan, banyak daerah yang menaikkan pajak,” tambah Firman.

Pada bagian akhir, Firman menekankan pentingnya penerapan Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya dalam kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil.

Firman juga menjelaskan apa yang saat ini sedang diperjuangkannya yakni pembangunan breakwater untuk pelabuhan Banyutowo untuk melengkapi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

“Mengenai breakwater, saya sudah sampaikan di rakor di Bromo, semua Dirjen hadir, Pak Sekjen hadir, saya minta breakwater agar dikembalikan lagi, diadakan lagi. Jadi breakwater saya minta dikembalikan lagi dan diadakan lagi,” tegas Firman.

“Entah bagaimana caranya, saya minta dikembalikan dan dibangun lagi. Karena breakwater itu yang paling utama. Insyaallah kami akan kawal terus,” ujarnya.

Menurut Firman, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program Presiden yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, tanpa keberadaan breakwater, manfaat program tersebut dinilainya tidak akan optimal.