Geger Rencana Pembelian Kursi Pijat Rp 180 Juta untuk Pejabat, Diajukan saat Sudewo Menjabat

WARTAPHOTO.NET. PATI – Rencana pengadaan kursi pijat untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati senilai puluhan juta rupiah memicu kontroversi di tengah masyarakat. Menanggapi kegaduhan tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, memastikan bahwa rencana pembelian tersebut telah resmi dibatalkan.

​Chandra menjelaskan bahwa terdapat misinformasi mengenai nominal harga kursi tersebut. Pagu anggaran sebesar Rp 180 juta yang beredar sebenarnya diperuntukkan bagi pengadaan beberapa perangkat meubelair kantor, bukan hanya untuk satu kursi pijat.

​”Anggaran Rp 180 juta itu mencakup beberapa item meubelair. Kursi pijatnya sendiri dianggarkan sekitar Rp 40 jutaan,” jelas Chandra, Kamis (23/4/2026).

​Chandra mengaku baru mengetahui rincian pengadaan tersebut setelah isu ini mencuat ke publik. Ia segera mengambil langkah tegas dengan memerintahkan jajarannya untuk menghapus item tersebut dari daftar belanja daerah.

​”Begitu dapat informasi, malamnya langsung saya instruksikan untuk dikembalikan. Tidak usah direalisasikan. Saya melihat ini lebih banyak mudharat daripada manfaatnya,” tegasnya.

​Ia menambahkan bahwa saat ini Pemkab Pati harus memprioritaskan anggaran untuk kepentingan masyarakat luas, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang masih membutuhkan banyak biaya.

​Anggota DPRD Kabupaten Patii Muhammadun, turut memberikan klarifikasi terkait asal-usul anggaran tersebut. Ia menyebutkan bahwa APBD 2026 disusun dan disahkan pada akhir November 2025, yakni pada masa kepemimpinan Bupati Nonaktif, Sudewo.

​”RAPBD itu diajukan dan dibahas di era Bupati Sudewo. Plt Bupati yang sekarang sebenarnya tidak terlibat dalam pembahasan awal atau diajak berembuk mengenai item tersebut,” ungkap legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

​Muhammadun berharap masyarakat dapat melihat persoalan ini secara jernih dan memahami garis waktu penyusunan anggaran. Dengan demikian, publik bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut sejak awal.

​”Saya berharap masyarakat tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun harus secara objektif,” tandas dia.

Reporter: Putra
Editor: A. Muhammad