Kundapil ke-6, Sri Wulan Tampung Aspirasi Warga Pati, dari Keluhan Nelayan hingga Pelayanan BPJS

WARTAPHOTO.net. PATI – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Kunjungan ke Daerah Pemilihan (KUNDAPIL) ke-6 yang dilaksanakan pada 19–21 Juni 2026 di Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kunjungan kerja di luar masa reses dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Melalui sejumlah pertemuan yang digelar di berbagai lokasi, Sri Wulan berdialog langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, nelayan, serta warga umum guna mendengarkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Kegiatan pertama berlangsung pada 19 Juni 2026 di Pendopo Rumah Hj. Sri Wulan, Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB. Dalam bentuk seminar dan diskusi, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang berkembang di Kabupaten Pati.

Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah keluhan para nelayan terkait tingginya biaya operasional akibat harga BBM nonsubsidi yang terus membebani aktivitas melaut, terutama bagi kapal berukuran di atas 30 gross ton. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar sektor perikanan tetap mampu bertahan dan berkembang.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan agraria yang hingga kini belum terselesaikan. Konflik sengketa lahan di sejumlah wilayah menjadi perhatian warga yang menginginkan kepastian hukum serta penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Dalam forum tersebut, muncul pula penolakan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Warga menilai kebijakan tersebut perlu dikaji kembali karena dinilai memberatkan masyarakat. Aspirasi tersebut menjadi salah satu catatan penting yang diterima Sri Wulan selama kunjungan berlangsung.

Keesokan harinya, 20 Juni 2026, Sri Wulan melanjutkan agenda dialog bersama masyarakat di Balai Desa Sembaturagung. Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kepala desa setempat.

Dalam suasana diskusi yang santai dan terbuka, warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait program bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat. Persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah terkait BPJS Kesehatan dan pelayanan PDAM. Masyarakat mempertanyakan kenaikan iuran BPJS yang dinilai semakin membebani, sementara di sisi lain mereka berharap kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga.

Selain itu, krisis pasokan air bersih yang dialami sebagian pelanggan PDAM juga menjadi perhatian utama warga. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera menghadirkan solusi agar kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi secara optimal.

Di bidang ekonomi, sejumlah konstituen meminta informasi mengenai akses permodalan usaha serta peluang mendapatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Aspirasi tersebut dinilai penting mengingat banyak masyarakat yang ingin meningkatkan taraf ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha produktif.

Pada 21 Juni 2026, kegiatan dilanjutkan di Sekretariat LKM Mugi Rahayu Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, bersama anggota PKH.

Permasalahan utama yang disampaikan anggota PKH terkait Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2026 meliputi pencoretan massal akibat perbaikan status ekonomi. Selain itu, kendala data anomali (NIK tidak sinkron dengan sistem Dukcapil dan perbankan), serta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan DTSEN yang memicu keterlambatan penyaluran.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sri Wulan menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Menurutnya, kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan merupakan sarana penting untuk memastikan suara masyarakat dapat tersampaikan secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat nasional.

“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian serius dan akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada. Kehadiran kami di tengah masyarakat bertujuan untuk mendengarkan, mencatat, dan memperjuangkan kebutuhan warga,” ujar Sri Wulan.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad