DPRD Pati Komitmen Dorong Penyerapan Produk Peternak Lokal untuk Program MBG

WARTAPHOTO.NET. PATI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat, tetapi juga mampu membuka pasar bagi hasil produksi peternak lokal.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin setelah menerima aspirasi dari Asosiasi Peternak Ayam Pati.

Audiensi dengan asosiasi peternak unggas di Ruang Rapat Gabungan DPRD Pati, turut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra.

Para peternak mengeluhkan belum optimalnya penyerapan hasil produksi ayam oleh dapur MBG di wilayah tersebut.

Para peternak berharap kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dapat lebih banyak dipenuhi dari hasil produksi peternak lokal. Dengan demikian, program pemerintah tersebut dapat sekaligus memberikan kepastian pasar bagi usaha peternakan masyarakat.

Ali Badrudin mengatakan aspirasi para peternak merupakan persoalan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. DPRD Pati, kata dia, akan berupaya mengakomodasi aspirasi tersebut sesuai kewenangannya.

“Kalau kebutuhan program MBG bisa dipenuhi dari hasil produksi peternak lokal, tentu akan memberikan manfaat ganda. Masyarakat mendapatkan program pangan bergizi, sementara peternak juga memperoleh pasar untuk hasil produksinya,” ujar Ali.

Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi. Program tersebut juga semestinya memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk pelaku usaha dan peternak lokal.

Karena itu, Ali mendorong agar hasil produksi peternak Pati dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur MBG.

“Kami ingin program pemerintah ini juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Jangan sampai kebutuhan bahan pangan justru tidak memberikan ruang yang cukup bagi produk yang dihasilkan peternak Pati,” tegasnya.

Ali juga meminta adanya komunikasi antara asosiasi peternak, pengelola dapur MBG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memetakan kebutuhan dapur MBG sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan produksi peternak.

“Perlu duduk bersama untuk melihat berapa kebutuhan dapur MBG, berapa kemampuan produksi peternak, kemudian bagaimana mekanisme penyerapan yang bisa dilakukan. Kalau kebutuhan dan produksi bisa dipertemukan, saya kira persoalannya akan lebih mudah dicarikan jalan keluar,” jelasnya.

Ia menilai kepastian pasar menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan. Penyerapan yang berjalan secara rutin akan membantu peternak memperkirakan produksi dan biaya usaha.

“Peternak membutuhkan kepastian, bukan hanya ketika harga sedang bagus. Kalau ada pasar yang jelas dan penyerapan berjalan secara berkelanjutan, mereka bisa menghitung produksi dan biaya usahanya dengan lebih baik,” katanya.

Ali menegaskan DPRD Pati berkomitmen memperjuangkan aspirasi para peternak dengan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait. Ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut pada langkah kongkret.

Sementara itu Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan jika Pemkab Pati mulai menyiapkan pendataan dan geotagging peternak unggas lokal untuk memastikan pasokan telur produksi Pati dapat terserap dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pemkab Pati sedang menyusun data peternak lokal sekaligus melakukan geotagging. Ini untuk memastikan peternak yang ada benar-benar terverifikasi dan siap memasok kebutuhan MBG,” kata Chandra.

Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab membangun mekanisme penyerapan telur lokal yang lebih terukur. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi penyaluran pasokan secara bertahap agar peluang peternak lokal masuk dalam rantai pasok MBG semakin terbuka.

“SPPG yang tidak menyerap pasokan dari peternak lokal akan kami panggil untuk dilakukan evaluasi. Namun, untuk penindakan atau pemberian sanksi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional,” ujar Chandra.