PATI. Bupati Pati Haryanto prihatin dengan permasalahan perceraian yang marak terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pati. Menurutnya, persoalan tersebut memang harus ditanggapi dan mendapat tindakan tegas agar tidak terjadi peningkatan angka perceraian.
Bupati kembali menghimbau kepada para ASN agar tidak melakukan tindakan – tindakan yang demikian. Sebab berdasarkan data dari Pengadilan Agama, persoalan perceraian yang terjadi memang banyak dilakukan oleh PNS. Hal itu diungkapkan Bupati saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Amal Bakti ke -73 tingkat Kabupaten Pati di halaman MAN 1 Pati, Kamis (3/1) kemarin.
Menurut Bupati, ASN yang melakukan perceraian cenderung melakukan pembohongan data atau status. “Sebab jika ingin melakukan perceraian, harus ada izin dari atasan bahkan Bupati. Namun selama ini, oknum yang melakukan perceraian cenderung menyampaikan bahwa statusnya bukanlah seorang ASN,” terangnya.
Bupati menegaskan, hal itu bukanlah kesalahan oleh Pengadilan Agama. Sebab Pengadilan Agama hanya melaksanakan sesuai pengakuan data oleh yang bersangkutan. Dikatakan pula apabila terbukti ada ASN yang melakukan tindakan demikian, maka sanksinya adalah penurunan pangkat atau jabatan selama tiga tahun. Bupati tak menyangkal bahwa di tahun 2018 dirinya menandatangani sejumlah surat penurunan pangkat.
Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia yang sambutannya dibacakan Bupati ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan bangsa terus dijaga.
“Pembinaan ketahanan keluarga haruslah terus menerus dilakukan. Hal tersebut untuk mencegah tingginya angka perceraian, perkawinan usia dini, dan kekerasan dalam rumah tangga.Untuk itu, saya minta agar program bimbingan perkawinan dan konseling keluarga dijalankan secara pasif bekerjasama dengan organisasi mitra Kementerian Agama dan ormas keagamaan lainnya,” ujar Bupati mengutip sambutan dari Menteri Agama.
Reporter: Arton
Editor: Revan Zaen
