JMPPK Minta Aktivitas Penambangan di Pegunungan Kendeng Dihentikan

WARTAPHOTO.NET. PATI – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) meminta agar aktivitas penambangan di Pegunungan Kendeng segera dihentikan. Hal itu mereka suarakan saat melakukan audiensi dengan Penjabat Bupati (Pj) Pati di Ruang Joyo Kusumo Setda Pati, Rabu (4/1/2023) siang.

Ketua JMPPK, Gunretno menegaskan, penambangan ilegal maupun yang legal di wilayah Pegunungan Kendeng harus dihentikan. Sebab menurut dia itu akan berdampak besar bagi kelestarian lingkungan. Lebih dari itu, rusaknya wilayah tersebut juga dinilai berbuntut terjadinya bencana banjir yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Pati selatan.

“Intinya tegas bahwa yang namanya tambang baik legal maupun ilegal itu tidak saatnya diperdebatkan. Karena KBAK (kawasan bentang alam kars) rumah air itu menjadikan dampak besar. Banjir ini tidak enteng. Ini petani tidak panen sehingga ancaman pangan rawan sekali,” kata dia usai beraudiensi.

Menurut Gunretno, kelestarian Pegunungan Kendeng bukan hanya menjadi tanggungjawab masyarakat sekitar saja. Tetapi juga menjadi tanggungjawab dari pemerintah.

“Kalau seperti ini bukan hanya menjadi tanggungjawab masyarakat saja tapi juga pemerintah. Dalam hal ini apakah para penambang, ESDM (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral), berani mengembalikan lingkungan dari dampak dia mengeluarkan izin?. Maka kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan mengirimkan surat ke Gakum (penegak hukum),” terang dia.

Ia pun berharap agar pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin tambang.

“KLHS (kajian Lingkungan Hidup Strategis) saya minta untuk dijalankan sesuai perintah Pak Jokowi. Bahwa hasilnya ditemukan kerusakan di Kendeng. Maka tidak boleh ada izin tambang yang keluar. Kalau Izin yang sudah keluar jangan diperpanjang, yang (wilayah) sudah rusak segera direhabilitasi,” harap Gunretno.

Ia menambahkan, adanya puluhan aktivitas penambangan di Wilayah Pegunungan Kendeng tidak menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menuturkan, pihaknya tidak ingin tergesa-gesa menyikapi permasalahan tambang tersebut.

“Jadi sebenarnya kita sama-sama mencermati kondisi yang ada saat ini, termasuk permasalahan banjir. Ini saya butuh masukan juga, karena banyak kerusakan lingkungan. Terkait tambang ingin tak gabres (sikat), yang penting kita cari jalan keluar terbaik tanpa sikut-sikutan sana sini. Ini yang kita harapkan,” beber dia.

Terkait dengan moratorium fungsi hutan, lanjut dia, pihak Perhutani dikatakannya sudah menindaklanjuti permasalahan yang ada.

“Dari perhutani sudah ditindaklanjuti. Sehingga ke depan tidak ada lagi hutan ditebangi jadi lahan jagung. Walaupun jagung sebenarnya tidak masalah, tapi harus ada tamanan kerasnya. Karena yang bisa ngikat air itu adalah tanaman keras. Tapi kondisi ini emergensi untuk dilakukan reboisasi,” tandas dia.

Reporter : Putra
Editor : Revan Zaen.